PA Mempawah Laksanakan Pelayanan Sidang Terpadu di Desa Malikian

Pengadilan Agama (PA) Mempawah Kelas IB laksanakan layanan sidang Isbat Nikah Terpadu untuk pertama kalinya di tahun 2024 ini. Kegiatan yang dihelat di Aula Kantor Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ini diprakarsai oleh Pemerintah desa (Pemdes) Malikian. Sebelumnya di tanggal 02 September 2024, tim administrasi PA Mempawah yang telah ditunjuk melakukan verifikasi atas data pihak yang dimohonkan untuk mengikuti program ini. Dari sekitar 15 (lima belas) pasangan suami istri yang dimohonkan, ternyata hanya 9 (sembilan) pasang yang lolos verifikasi data. Namun oleh karena semangat dari Pemdes Malikian untuk memberikan kepastian identitas hukum warganya, sehingga kegiatan isbat nikah terpadu ini tetap terlaksana, terlebih ini pertama kalinya Pemdes Malikian melaksanakan kegiatan ini.

Dalam sambutannya Akhmad, selaku Kepala Desa Malikian menyampaikan bahwa “Akta Pernikahan bukan hanya sekedar symbol bagi pasangan suami istri untuk membuktikan pernikahannya. Namun keberadaan buku nikah menjadi penting karena terkait pula dengan data kependudukan seseorang sebagai warga Negara Indonesia. Oleh karenanya diharapkan jangan ada lagi warga desa Malikian yang menikah secara sirri sehingga berakibat tidak memiliki dokumen pernikahan.

Menyambung apa yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut, Doni Burhan Efendi, S.H.I, selaku Ketua PA Mempawah juga menyampaikan bahwa pernikahan sirri memiliki dampak negatif, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak apabila terjadi perceraian. Maka dari itu beliau menghimbau agar masyarakat turut aktif untuk mengurus dokumen kependudukannya, terutama terkait buku nikah. Pada pelaksanaannya, sebanyak 9 (sembilan) perkara telah diperiksa dan diadili oleh Hakim pemeriksa perkara. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan Itsbat Nikah dapat dikabulkan oleh Hakim sepanjang pernikahan tersebut sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nommor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Pada prinsipnya layanan sidang Isbat nikah Terpadu melibatkan 3 (tiga) Intansi pemerintah yakni Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini dimaksud agar saat setelah pelaksanaan sidang, masyarakat langsung mendapatkan kepastian hukum dan menerima produk yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga. Pengadilan Agama nantinya akan mengeluarkan produk berupa Salinan Penetapan terkait sidang isbat nikah, KUA mengeluarkan produk berupa Buku Kutipan Akta Nikah dan Dukcapil akan menerbitkan produk terkait perubahan data kependudukannya.Diharapkan dengan diadakannya layanan Sidang Isbat Nikah Terpadu ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas dan pencatatan kependudukan semakin meningkat. (TimRed_PAMpw.Nuri)