Tata Cara Pengajuan Keberatan

Mekanisme Keberatan Atas Pengajuan Informasi

 

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan Pada Pengadilan Agama Mempawah :

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

• Adanya penolakan atas permohonan informasi;
• Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
• Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
• Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
• Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
• Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
• Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya

B. Registrasi

1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
2. Petugas Informasi  langsung memberikan salinan formulir  keberatan sebaga tanda terima pengajuan keberatan.
3. Petugas   Informasi   wajib   mencatat   pengajuan   keberatan   dalam   register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

1. Atasan  PPID  wajib  memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu   20   (dua   puluh)   hari   sejak   dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

• Tanggal Pembuatan surat tanggapan atas keberatan
• Nomor surat tanggapan atas keberatan;
• Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
2. Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon  dalam  jangka  waktu  tertentu  selambat-lambat    14  (empat belas) hari kerja;
3. Memerintahkan   PPID   untuk   menjalankan   kewajibannya   dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
4. Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).

       3.  Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon ataukuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

      4. Pemohon  yang  mengajukan  keberatan  yang  tidak  puas  dengan  keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Sumber : SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022