Artikel

Oleh: Drs. H. Suharto, M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Salah satu aplikasi yang sedang dikembangkan baru-baru ini oleh Ditjen Badilag adalah aplikasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara elektronik yaitu berupa aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-BINWAS). Aplikasi ini dibuat sebagai alat kerja pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

          Diberlakukannya aplikasi e-Binwas ini dilatarbelakangi oleh adanya Kualitas Sumber Daya Manusia bidang pembinaan dan pengawasan yang terbatas dan perlu ditingkatkan serta jumlahnya yang tidak seimbang dengan beban kerja, anggaran, pembinaan, dan pengawasan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah satuan kerja, pembinaan dan pengawasan yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi, dan terstandarisasi menjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di lingkungan peradilan agama saat ini.

Selengkapnya

Disadur dari Website Badilag. Klik disini.

Pada dasarnya hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus setiap sengketa yang dihadapkan kepadanya, termasuk sengketa kontrak. Namun demikian, meskipun hakim memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus sengketa kontrak, tentunya kewenangan tersebut bukan tanpa batas. Karena apabila kontrak dapat ditafsirkan secara bebas dan tanpa batas, maka kontrak tidak lagi memiliki kepastian hukum. Hukum kontrak sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip yang menegaskan kekuatan mengikat kontrak. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan asas daya mengikat kontrak (pacta sunt servanda). Kedua asas ini merupakan landasan utama bagi kebebasan dan kepastian hukum dalam kontrak, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak, dan kepastian hukum untuk memaksakan kewajiban bagi pihak-pihak yang telah membuat kontrak.

Secara yuridis, dasar kewenangan hakim dalam mengadili sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Selanjutnya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, mengatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah”.

Namun demikian, dalam konteks sengketa kontrak ekonomi syariah, kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa kontrak tidaklah absolut. Kewenangan hakim dibatasi oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Bahkan di dalam Pasal 11 ayat (1) mengatakan bahwa “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”. Sehingga pada ayat (2) juga mengatakan bahwa “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

Praktek arbitrase telah lama ada dan hidup dalam masyarakat sejak berabad abad yang lalu. Dalam Islam arbitrase dikenal sebagai tahkim, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.[1] Meskipun praktek arbitrase tidak berubah dari masa ke masa, namun definisi atau pengertian mengenai arbitrase masih ditemukan banyak versi dan pendapat meskipun perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.

Secara etimologi, kata arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu dari kata arbitrare yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan”. Secara terminologi, ada banyak pendapat mengenai arbitrase, diantaranya disampaikan oleh Prof. Subekti bahwa arbitrase adalah “penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih”.

Sedangkan H. M. N. Purwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu “peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”.[2]

Adapun Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mendefinisikan arbitrase sebagai “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Pengertian yang dimuat oleh Undang-undang tersebut telah merepresentasikan bentuk arbitrase modern dengan ciri menggunakan asas kitabah atau perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Dalam era modern, terutama dalam hal perjanjian bisnis, asas kitabah menjadi suatu keniscayaan menurut hukum. Karena itulah keberadaan pasal-pasal dalam perjanjian menjadi sangat urgen, salah satunya adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dengan cara damai atau biasa disebut klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Kata klausul bermakna ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi,  sehingga klausul arbitrase dapat diartikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase atau suatu klausul dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase.

Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memuat definisi tentang perjanjian arbitrase yaitu “suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de Compromitendo) atau,
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Dalam perjanjian perdata secara umum maupun perjanjian dengan menggunakan prinsip syariah, bentuk klausula arbitrase (Factum de Compromitendo) lebih banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa, karena pencantuman cara penyelesaian sengketa yang dibuat sebelum timbulnya sengketa dianggap lebih efisien menanggulangi permasalahan dibanding membuat perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa. .[3]

Dalam perjanjian atau akad perbankan syariah, klausul arbitrase yang digunakan biasanya sangat sederhana, misalnya dengan memuat pasal tentang penyelesaian sengketa sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan-nya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

Dasar hukum diperbolehkannya pencantuman klausul arbitrase termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Bentuk klausul arbitrase dalam sebuah akad dengan prinsip syariah biasanya diutamakan terlebih dahulu penyelesaian dengan cara syuura atau islah. Namun setelah upaya itu dilakukan ternyata belum tercapai kesepakatan maka langkah berikutnya yang dimuat klausul adalah penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase.[4]

Apabila klausul arbitrase tersebut telah termuat dalam suatu perjanjian maka konsekuensinya setiap sengketa yang terjadi dari perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui badan arbitrase Basyarnas yang dimaksud. Dengan demikian kewenangan secara absolut menjadi milik Basyarnas, karena para pihak tidak dibenarkan lagi menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan peradilan negara yaitu pengadilan agama. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga peradilan negara.[5]

 Dengan adanya klausul arbitrase, pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase pun bersifat final dan mengikat (final and binding), oleh karenanya pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok akad (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap akad. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Dengan demikian, dapat dikatakan keberadaan klausul arbitrase dalam suatu akad syariah telah membatasi wewenang penyelesaian sengketa syariah oleh Pengadilan Agama dan menjadikannya yurisdiksi absolut badan arbitrase syariah yang ditunjuk. Sehingga apabila para pihak tetap mengajukan penyelesaian sengketa tersebut kepada lembaga peradilan negara (Pengadilan Agama) maka Pengadilan Agama yang bersangkutan harus menyatakan tidak berwenang mengadilinya, Pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter. Hal ini sesuai dengan prinsip limited court involvement yang termuat dalam Undang-undang Arbitrase di mana lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase dan wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi, “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Penegasan lebih lanjut terdapat pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

(desi_iskandar_040410)

[1] Gemala Dewi dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 91.

[2] H.M.N. Poerwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan 3, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 1.

[3] Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 40.

[4] Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 345.

[5] Cik Basir, Beberapa Hal Penting Yang Harus Dipahami Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Ditulis dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi 72, Jakarta, 2010, hlm. 155.

Kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian Ekonomi syariah terhadap pencantuman Klausula arbitrase dalam akad murabahah | Desiyanti, S.H., M.H.

MENGGELORAKAN SEMANGAT HIJRAH

oleh Yusuf Buchori

Kehadiran tahun baru Islam merupakan momentum yang selalu melekat dihati umat Islam untuk mengambil hikmah dari peristiwa hijrah Rasulullah saw dengan para sahabatnya. Dengan semangat hijrah tentu bagi kaum muslimin bukan hanya sekadar ritual, seremonial dari pergantian waktu, tetapi memiliki semangat kesejarahan dan keagaaman yang luhur dan utama dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah swt dan RasulNya.

 خالد ينا فيها و من يطع الله و رسوله يدخله الجنة تجرى من تحتها الانها ر 

  ذالك الفوز العظيم    

Barang siapa yang mentaati Allah dan RasulNya, pasti Allah akan memasukkan dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang amat besar.

Bulan ini adalah bulan Muharram 1444 H, yang menurut kalender Islam adalah bulan yang pertama tahun hijriyah. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an S.At-Taubah ayat 36 :

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرة شهرا فى كتاب الله يوم خلق السماوات و الارض منها اربعة حرم   

ذالك الدين القيم

Sesungguhnya bilangan bulan yang ditetapkan Allah ada 12, yaitu sejak diciptakannya langit dan bumi. Diantara bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan, Itulah ketetapan agama yang lurus.

Dalam Kitab Tafsir al-Jami’ li Ahkamil Qur’an juz 8 hal.133 dikatakan bahwa yang dimaksud 4 bulan yang dimuliakan adalah, Dzul-Qo’dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, sebagian lainnya mengatakan Romadlon sebagai ganti dari Rajab;

Dalam bulan-bulan tersebut, kebiasaan bangsa arab ketika itu disepakati tidak boleh ada pertempuran atau penganiayaan antara kabilah yang satu kepada yang lain. Dan selanjutnya dalam kitab tafsir di nyatakan : “Janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan-bulan haram itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa, karena jika Allah memuliakan suatu bulan-bulan tertentu, berarti pula Allah akan melipatkan hukumannya terhadap perbuatan kejahatan, sebagaimana Allah akan melipat gandakan pahala terhadap perbuatan yang baik. Demikian dijelaskan  oleh Imam Qurthuby dalam Kitab Tafsirnya “al-Jami’ li Ahkamil Qur’an”

Bulan Muharram bagi umat Islam dipahami sebagai bulan Hijarahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah, yang sebelumnya bernama “Yastrib”. Meskipun dalam hal ini kejadian hijrah Rasulullah saw tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Shofar dan sampai di Yastrib pada tanggal 12 Rabiul awwal, tahun ke 14 ‘ammul ba’tsi. Adapun pemahaman bulan Muharram sebagai bulan hijrah Nabi, karena bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam kalender Qomariyah yang oleh Umar bin Khottob, yang ketika itu beliau sebagai kholifah kedua, dijadikan kalender bagi umat Islam dengan diberi nama Tahun Hijrah.

Sehubungan dengan bulan Muharram ini, kita umat Islam diingatkan kembali tentang peristiwa hijrah Rasulullah saw khususnya dari al-Makkah al-Mukarramah ke al-Madidah al-Munawwarah. Yang perlu kita ingat, bukan sejarahnya atau kapan peristiwa hijrah itu terjadi, namun yang penting atau perlu kita ingat adalah makna atau hikmah dari hijrah Rasulullah saw.

Hijrahnya Rasulullah saw dari Makkah ke Madinah, bukan semata-mata kehendak Rasulullah sendiri, dan bukan pula karena rasa takut dari ancaman orang-orang kafir, namun hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah adalah wahyu atau perintah Allah swt untuk menyelamatkan agama Allah, karena kondisi di Makkah sudah tidak memungkinkan untuk tegaknya agama Allah yang suci. Allah telah menunjuk Yastrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah, sebagai tempat untuk mengembangkan dakwah Islam dan dari madinah itu nantinya akan tersebarlah agama Allah keseluruh pelosok dunia. Dalam al-Qur’an, surat an-Nisa’ ayat 100 Allah berfirman :

ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا و سعة  

ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله   

وكان الله غفورا رحيما

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, pasti ia akan mendapati dibumi Allah ini kejayaan dan rizki yang banyak.Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah kepada Allah dan rasulNya, kemudian kematian menimpa kepadanya sebelum sampai pada tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah, dan adalah Allah itu maha pengampun dan penyayang

Imam Rasyid Ridlo, dalam Kitab Tafsirnya “al-Manar” juz 5 hal. 361 mengomentari ayat tersebut, dengan menyatakan, bahwa umat Islam diperintahkan untuk berhijrah karena 3 sebab, yaitu :

 Pertama:

كل مسلم يكون فى مكان يفتن فيه عن دينه او يكون ممنوعا عن اقامته فيه كما يعتقد يجب عليه ان يهاجر منه الى  

حيث حرا فى تصرفه و اقامة دينه

Setiap muslim yang tinggal disuatu tempat, dimana dalam menjalankan ajaran agamanya selalu dimusuhi atau dilarang untuk menegakkan agamanya, maka wajib baginya untuk pindah ketempat yang memungkinkan untuk dapat melaksanakan ajaran Islam dengan bebas, dan juga dalam menegakkan syari’atnya.

Kedua :

لا يجوز لمن اسلم فى مكان ليس فيه علماء يعرفون احكام الدين ان يقيم فيه بل يجب ان يهاجر الى حيث تلقى الدين و العلم

Setiap muslim tidak boleh menetap disuatu tempat yang disitu tidak ada Ulama’ yang akan mengajarkan ilmu-ilmu ke Islaman, tetapi ia harus pindah ke suatu tempat yang didalamnya ada pengajaran tentang Islam dan pelaksanaan syariat Islam.

Ketiga :

انه يجب على مجموع المسلمين ان تكون لهم جماعة او دولة قوية

   تنشر دعوة الاسلام و تقيم احكامه و حدوده و

تحفظ دعاته واهله من بغى الباغين و عدوان العادين و ظلم الظا لمين  

Wajib bagi umat Islam secara keseluruhan untuk membentuk jama’ah atau daulah (kekuasaan) yang kuat sehingga Islam dapat tersebar dan tegak hukum-hukumnya, terjaga dakwah Islam dan terlindungi umat Islam dari tangan-tangan jahil Kafir dan Musyrik.

Makna hijrah yang dijelaskan oleh Imam Rasyid Ridlo tersebut, pada hakekatnya bermakna usaha perubahan kualitas hidup, bahasa sekarang barang kali “reformasi” baik spiritual, intelektual dan sosio kultural yaitu dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, menuntut ilmu pengetahuan dan membangun masyarakat madany, masyarakat yang aman dan sejahtera yang dilandasi ta’awun (solidaritas), muakhot (persaudaraan) dan tasamuh (toleransi/tenggang rasa,cinta kasih dsb)

Ketika Rasulullah saw berdakwah di Makkah selama 13 tahun lamanya, belum nampak keberhasilannya, namun Allah swt menjanjikan bahwa Rasulullah saw akan mendapatkan kemenangan yang besar dalam waktu dekat, dan ketika itu turun ayat-ayat dalam surat adl-Dluha, diantara ayat itu berbunyi :

و للاخرة خير لك من الاولى  

و لسوف يعطيك ربك فترضى

Bahwa yang akhir itu adalah lebih baik dari yang awwal. Dan Allah akan memberikan kepadamu karuniaNya, lalu kau merasa puas.

Firman Allah swt ini adalah dorongan moral dan spiritual, agar Rasulullah saw tidak putus asa dalam berjuang mensyiarkan agama Allah, karena Allah pasti akan menolongnya. Dalam kaitan ini seakan-akan Allah berfirman kepada Rasulullah saw, “ Hai Muhammad, boleh jadi kau gagal  dakwahmu dalam jangka pendek , namun dalam jangka panjang kau pasti akan berhasil, jika kau terus berjuang dengan tabah dan sabar.  

Janji Allah swt, bahwa Islam akan jaya, tegak dan tersebar keseluruh pelosok dunia, telah terbukti 10 tahun kemudian, yaitu setelah Rasulullah saw dan para shahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshor bersama-sama dengan penuh ikhlas dan sabar berjuang  meninggikan kalimah Allah yang dimulai dari bumi Madinah, dan hijrah tersebut merupakan awal kebangkitan Islam.

Umat manusia kadang-kadang terjebak kepada sesuatu yang bersifat jangka pendek, dan melupakan sesuatu yang bersifat jangka panjang. Manusia sering tergesa-gesa dan ingin cepat berhasil apa yang diinginkannya, sehingga tidak sedikit yang menempuh jalan pintas. Islam menekankan bahwa hidup ini adalah perjuangan dan dalam berjuang pasti banyak tantangan dan karenanya harus disertai dengan kesabaran dan berpegang teguh kepada kebenaran. Oleh karena itu Islam menegaskan bahwa : orang yang tidak akan merugi adalah orang yang selalu “tawaashou bil haq wa tawaashou bis shobr”

Berbicara perkembangan Islam, tentu tidak bisa lepas dari peristiwa hijrahnya Rasulullah saw dan perjuangan beliau dengan para sahabatnya, hal ini pernah diungkapkan oleh beliau dalam sabdanya riwayat Imam al-Buchory  :

كان المؤمنون يفر احد هم الى الله و رسوله ص م

  بد ينه مخافة ان يفتن عليه  

     فام اليوم فقد اظهر الله الاسلام و اليوم يعبد ربه حيث شاء

Adalah orang-orang yang beriman dahulu ada yang harus berhijrah kepada Allah dan RasulNya karena khawatir tidak dapat menegakkan ajaran agamanya. Adapun sekarang ini Allah telah memenangkan Islam atas musuh-musuhnya, dan umat Islam dapat beribadah sesuka hati (dalam keadaan bebas dan aman)

Sesudah Rasulullah saw menaklukkan kota Makkah dan menguasai jazirah arab, maka beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam al-Buchory:

لا هجرة بعد الفتح و لكن جهاد و نية 

Tidak ada lagi hijrah sesudah fathul Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat.

Hijrah dalam arti “hijrotul makaniyah” yaitu pindah dari “darul kufr” ke “darul Islam”, dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman, bagi kita umat Islam di Indonesia, sudah tidak relevan lagi, sudah tidak perlu lagi, mengingat kita sudah bertempat di negri yang aman, di negri yang dijamin kebebasannya untuk beragama, namun hijrah dalam makna “hijrotun nafsiah” dan “hijrotul amaliyah” yaitu perpindahan secara spiritual dan intelektual, perpindahan dari kekufuran kepada keimanan, dengan meningkatkan semangat dan kesungguhan dalam beribadah, perpindahan dari kebodohan kepada peningkatan ilmu, dengan mendatangi majlis-majlis ta’lim, perpindahan dari kemiskinan kepada kecukupan secara ekonomi, dengan kerja keras dan tawakal, adalah masih sangat relevan dan perlu diaktualisasikan sepanjang masa. Pendek kata jihad dan niat yang kuat untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kesejahteraan umat sehingga terwujud rahmatal lil alamin adalah tugas suci bagi umat Islam, baik secara indifidual maupun secara kelompok atau jamaah. Tegaknya Islam dibumi nusantara ini sangat tergantung kepada ada tidaknya semangat jihad dari umat Islam Indonesia itu sendiri.

Demikian renungan tahun baru hijriyah, semoga dalam memasuki tahun baru hijrah yakni tahun 1444 hijrah, semangat dan kakekat hijrah Rasulullah saw, tetap mengilhami jiwa kita menuju kepada keadaan yang lebih baik dalam segala bidang, sehingga predikat yang buruk yang selama ini dialamatkan kepada umat Islam akan hilang dengan sendirinya, dan pada gilirannya kita diakui sebagai “khoiro ummah” umat yang terbaik, baik agamanya, baik moralnya, tinggi intelektualnya dan terpuji sosio kulturalnya. Amin.

Menggelorakan Semangat Hijrah | Yusuf Buchori

Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)

Pasangan suami istri itu tampak saling bersitegang di Pengadilan Agama. Dari raut muka dan sikap-sikap serius yang ditunjukkan, tampaknya kedua belah pihak samasama sedang menyengkatan sesuatu yang amat penting. Kita tentu tidak sempat menanyakan apakah kedua belah pihak sudah bercerai atau sedang mengurus cerai. Dari proses-proses sidang yang berkali-kali dan sesekali hakim pergi ke kebun dan melihat harta-harta mereka, dapat diketahui bahwa mereka sedang menyengketakan harta.

Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)

1. Pendahuluan
Harap-harap cemas. Itulah perasaan sebagian besar pencari keadilan ketika rangkaian persidangan telah dilalui dan tinggal menunggu putusan. Putusan hakimmengenai tahap akhir persidangan perkara yang sedang dijalani, mungkin bagi seseorang yang ahli hukum, bisa jadi telah dapat diprediksi. Dengan sejumlah pengetahuan hukum (baik materiil maupun formil) yang dimiliki, setelah proses persidangan usai dapat dibuat perkiraan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan.Oleh penggugat dan tergugat, selama persidangan biasanya telah diketahui,bagaimana gugatan yang diajukan, bagaimana jawaban tergugat, bagaimanajalannya pembuktian ( bukti-bukti yang diajukan baik tertulis maupun saksi). Bagyang menguasasi hukum acara setelah persidangan bagaimana putusan hakim secaraumum sudah dapat diduga.

Untuk selengkapnya klik disini.

Disadur dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengenal-putusan-peradilan-perdata-oleh-h-asmu-i-syarkowi-14-3

Berlebaran belum tentu beridul Fitri

Kumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil terus menggema di malam takbiran. Dengan diiringi suara beduk bertalu talu sangat nikmat direspon oleh qalbu karena adanya rasa bahagia. Orang nonmuslim pun sesungguhnya tidak ada yang merasa sakit telinganya ketika mendengar alunan takbir yang identik dengan suara adzan dari pengeras suara dari berbagai masjid, malah alunan taqbir di Kota Pontianak dibarengi dengan dentuman suara “Meriam Karbit” yang disulut disepanjang sungai Kapuas terasa lebih indah bukan hanya didengar tetapi ingin disaksikan dari dekat. Bertakbiran dengan diiringi keramain Meriam Karbit dalam suasana malam takbiran di berbagai kota di Kalimantan Barat merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas kemenangan besar yang diperoleh setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Firman Allah swt, dalam al-Qur’an Surat Albaqarah ayat 185 “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah (bertakbiran) atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: “Hiasilah hari rayamu dengan takbir.”

Banyak orang setelah bertakbiran malam hari, paginya berdatangan ke masjid- masjid atau tanah lapang untuk melaksanakan shalat idul fitri. Shalat yang hanya ada satu tahun sekali pada setiap tanggal 1 Syawal ini banyak diikuti oleh umat Islam. Pesertanya bukan hanya mereka yang taat beribadah menjalani puasa Ramadhan, tetapi diikuti pula oleh mereka yang tidak berpuasa bahkan oleh mereka yang sering meninggalkan shalat alias “Islam KTP”. Pada hal kelompok mereka seperti ini meskipun datang ke tempat shalat idul fitri dengan pakaian serba baru malah duduknya di barisan (shaf) paling depan, sesungguhnya mereka itu bukan merayakan idul fitri melainkan hanya ikut berlebaran. Beridulfitri adalah perayaan yang diikuti oleh mereka yang telah bertobat selama menjalani ibadah puasa dan ibadah lainnya sepanjang bulan Ramadhan, dirinya yakin taobat (istigfarnya) diterima Allah swt, mereka kembali kepada kesucian (idul fitri) maka dirayakan dengan penuh suka cita di hari raya idul fitri.  

Kebahagiaan hakiki adalah mana kala bisa membahagiakan orang lain

Setelah satu bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa dan atas karunia Allah swt, pada hari raya idul fitri selayaknya kita rayakan dengan penuh suka cita, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfiroh Allah swt. Ketika idul fitri kita rayakan, jangan hanya merasakan kebahagiaan yang semu, tetapi raihlah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang semu adalah ketika kebahagiaan kita rasakan karena kita mengenakan pakaian serba baru, menghidangkan makanan serba lezat, memiliki perabot rumah tangga serba cantik, menghiasi rumah dengan warna cat serba indah, ketika kita mudik membawa kendaraan baru meskipun masih kredit, Itu semua kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang hakiki adalah kita berbahagia ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Betapa bahagianya jiwa kita, ketika kita merayakan idul fitri sudah membelikan pakaian baru untuk kedua orang tua kita, Betapa bahagianya perasaan kita. ketika kita merayakan idul fitri sudah membelikan daging, opor ayam, ketupat dan aneka makanan untuk mertua kita. Betapa bahagianya diri kita, ketika kita merayakan idul fitri sudah berbagi dengan anak yatim disekeliling kita, sudah memberi sedekah dengan kaum du’afa, janda miskin yang ada disekitar kita. Itulah kebahagiaan yang hakiki di hari nan fitri. Sedekah yang utama adalah kepada kaum kerabat, lalu kepada anak yatim baru kepada fakir miskin, Firman Allah swt. QS Al- Isra : 26 Artinya : “Dan berikanlah haknya (sedekah) kepada kerabat dekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, janganlah menghambur hamburkan hartamu secara boros”.

Sungguh teramat ironis, ketika anak-anak kita bergembira dengan pakaian serba baru, makanan serba lezat, uang baru untuk jajan disakunya sangat banyak, sementara disampingnya ada anak yatim yang tidak mendapatkan kebahagian apa-apa karena ia tidak lagi punya ayah bunda, ia tidak punya apa-apa, pakaian yang ia kenakan, makanan yang ia makan karena adanya belas kasih dari orang lain. Maka termasuklah kita mendustakan agama apabila perhatian dan santunan kepada mereka kita abaikan. Ingin bahagia maka bahagiakan pula anak yatim disekitar kita.

Kejujuran sebagai modal membangun bangsa

Dengan berpuasa kita dilatih untuk jadi orang jujur, Walaupun kita haus dan lapar dan air hampir sampai di tenggorokan pada saat kita berkumur waktu berwudhu di siang hari, ternyata kita keluarkan lagi tidak ada yang kita telan. Pada hal jangankan orang yang jauh, orang yang sebelah kanan kiri kita saat berwudhu itupun tidak ada yang tau jika ada air yang kita telan. Tetapi itu tidak kita lakukan, Kenapa ? karena kita jujur, memang benar tidak ada orang yang lihat, memang betul teman kanan kiri kita tidak ada yang tahu, tetapi Allah maha melihat dan maha mengetahui. Inilah puasa melatih diri kita untuk jadi orang Jujur;

Orang jujur saat ini saat ini sudah menjadi makhluk langka. Di mana mana sungguh sangat sulit mencari orang jujur. Di pasar banyak penjual dan pembeli yang tidak jujur karena mengurangi timbangan, takaran dan literan. Di pusat berbelanjaan banyak dijual barang kadaluarsa, barang mengandung lemak babi, mengandung formalin, zat pemutih dan sebagainya, akibatnya saat ini kita mudah sekali terkena berbagai penyakit, itu karena ulah pedagang dan pengusaha yang tidak jujur. Minyak goreng beberapa bulan terakhir ini menghilang sekalinya keluar harganya membumbung tinggi (sangat mahal), itu karena ketidakjujuran pejabat kementrian perdagangan dan pengusaha kartel. Di berbagai kantor pemerintahan dan swasta sulit mencari pejabat dan pegawai yang jujur. Pada hal ketika dilantik telah bersumpah atas nama Allah untuk menjadi pejabat atau pegawai yang jujur namun setelah menjabat lupa akan janjinya, akibatnya korupsi merajalela, mulai dari uang seseran, uang pungli sampai kepada memakan uang rakyat atau uang negara, mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai kepada korupsi kelas kakap, mulai dari korupsi sendiri-sendiri sampai kepada korupsi berjamaah. Buktinya apa ?, Coba lihat KPK kerap kali melakukan OTT terhadap pejabat, pengusaha dan pegawai yang korupsi. Tidak sedikit bupati, walikota, gubernur yang masuk penjara, ada juga beberapa orang mentri, anggota DPR, para pengusaha bahkan aparat penegak hukum, yang masuk hotel prodeo, bahkan ada pula orang yang bergelar ulama bersanding ustadz juga masuk bui. Inna lillahi wainna ilaihi rajiun. Di rumah tangga juga sangat sulit mencari suami yang jujur atau isteri yang jujur, banyak para suami diam-diam menikah lagi, sehingga rumah tangganya berantakan karena isteri menggugat cerai, ini karena suami tidak jujur. Sebaliknya, banyak para suami menceraikan isterinya karena kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain akibat kecanduan media sosial. Bukan cuma itu, banyak hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang tidak jujur. Padahal mereka adalah para penegak hukum yang wajib memiliki sifat yang jujur. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan jika penegak hukumnya saja tidak bisa berlaku jujur.

Ibadah puasa yang telah kita jalani identik dengan pelatihan diri untuk bersikap jujur, puasa bukan ibadah raga melainkan ibadah hati, hanya orang yang berpuasa dan Allah swt sajalah yang tahu bahwa dirinya sedang puasa sehingga Allah swt langsung menyandarkan kepada –Nya dan Dia sendiri yang akan membalasnya, sebagai mana dalam hadits Qudsi :

“Setiap amalan anak cucu Adam akan dilipatgandakan pahalanya, satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah Azza Wajalla berfirman : Kecuali puasa sungguh dia bagian Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sifat jujur adalah tanda bukti keimanan seseorang karena orang mukmin pasti jujur, andaikan ia tidak jujur maka imannya pasti keluar. Dalam suatu riwayat pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw. “Apakah mungkin seorang mukmin itu kikir ? Rasulullah saw menjawab: “mungkin saja”, Apakah mungkin seorang mukmin bersifat pengecut ?, Rasulullah saw menjawab: “mungkin saja”, Sahabat bertanya lagi, Apakah mungkin seorang mukmin berdusta (tidak jujur) ? Rasulullah saw menjawab : “Tidak” karena saat ia berbuat tidak jujur imannya itu keluar dari qlbunya. (HR. Imam Malik dalam Al Muwattho). Kemudian Rasulullah saw bersabda : “ Kamu sekalian wajib jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada Surga” (HR. Ahmad). Menjadi orang jujur adalah perintah Allah swt, sebagai mana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. “Hai orang –orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur”.

Hanya ada satu kata bahwa sifat jujurlah yang menyelamatkan bahtera kebahagiaan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Kejujuran pulalah yang menyelamatkan seorang muslim dari azab api neraka di kemudian hari. Kejujuran juga merupakan tiang agama, sendi akhlak,dan pokok kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Di sinilah urgensinya kejujuran bagi kehidupan. Rasulullah saw. pernah bersabda : “Tetap berpegang eratlah pada kejujuran, walau kamu seakan melihat kehancuran dalam berpegang teguh pada kejujuran, tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan “ (HR. Abu Daud).

Sungguh sangatlah berarti dan memberi bekas puasa kita, karena dapat membentuk mental kita menjadi orang-orang yang jujur dan pada gilirannya akan mudah menemukan orang-orang yang jujur di sekitar kita. Yang jadi pedagang, daganglah dengan jujur. Yang jadi pengusaha berusahalah dengan jujur, yang jadi pegawai bekerjalah dengan jujur, yang jadi guru didiklah anak-anak dengan jujur, yang jadi pemimpin pimpinlah rakyat dengan jujur, yang jadi hakim putuskan perkara dengan jujur, yang jadi jaksa, jadi polisi, jadi pengacara tegakkan hukum dengan kejujuran. Begitu pula yang jadi suami pergaulilah isteri dengan jujur, yang jadi isteri taatilah suami dengan penuh kesetiaan dan kejujuran. Penting juga yang jadi orang tua, didiklah anak-anak dengan penuh kejujuran. Besarkan anak-anak wahai para orang tua dengan jujur, berilah konsumsi makanan anak-anak yang halal dan baik. Sebab makanan yang halal akan melahirkan anak-anak yang jujur, makanan yang bergizi akan membentuk anak-anak yang pinter. Kader yang bener dan Pinter inilah yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Semoga puasa kita tahun ini dapat melahirkan karakter insan yang jujur lagi pinter, karakter manusia yang bener lagi pinter. (Def)      

*) Hakim Tinggi pada PTA Pontianak Kalimantan Barat (Disarikan dari Materi Khutbah Idul Fitri 1443 H.)

Disadur dari : https://pta-pontianak.go.id/index.php/2022/11/22/puasa-dan-kejujuran-dalih-effendy/

Oleh: Devita Aulia, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Al-Quran sebenarnya sudah menjelaskan secara rinci konsep dasar pembagian warisan secara detail. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang kemudian muncul dan tidak ditemukan cara penyelesaiannya dalam Al-Quran dan hadist walaupun jumlahnya tidak banyak dibanding masalah khilafiyah yang ada pada disiplin ilmu fiqh lain. Oleh karena itu, ulama mengambil jalan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Salah satu kasus yang menimbulkan ijtihad ulama dalam penyelesaiannya adalah masalah `aul. `Aul merupakan salah satu dari beberapa permasalahan yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam AlQuran. Kasus `aul untuk pertama kali terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khatab. Pada masa tersebut terjadi permasalahan yaitu, adanya seorang wanita yang wafat dan meninggalkan ahli waris yaitu, suami dan dua saudara perempuan sekandung. Berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran, Allah SWT telah menetapkan bagian 1/2 untuk suami dan 2/3 untuk dua saudara perempuan sekandung.

---

Selengkapnya KLIK DISINI

Artikel ini disadur dari Website Badilag

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-metode-aul-dalam-penyelesaian-kasus-hukum-waris-islam

oleh : Mohammad Fajar Marta, S.H. (Pengadilan Agama Teluk Kuantan)

1.   Hukum Perkawinan

Seorang pria atau wanita, pada saat belum menikah mempunyai hak dan kewajiban yang utuh serta melekat pada diri masing-masing. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupan, seperti harta miliknya dan sebagainya. Ketika mereka mengikatkan dalam suatu perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam perkawinan. 

Selengkapnya silahka klik disini

Artikel ini disadur dari Website Badilag

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ada-kawin-belum-tercatat-dibalik-peristiwa-penting-studi-yuridis

Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035