Mahkamah Agung RI Laksanakan Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035

Foto: Panitera, Ketua, dan Sekretaris PA Mempawah Kelas IB

(04/07/2023) Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB mengikuti kegiatan Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 Gelombang I yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

Dalam laporannya, ketua panitia H. Sahwan, S.H., M.H yang juga Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MARI menyampaikan bahwa Kegiatan Evaluasi cetak biru ini diikuti oleh 90 orang peserta dari 4 perwakilan Badan Peradilan pada tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dilakukan dalam 2 gelombang, yakni gelombang I pada tanggal 2-4 juli 2023 dan gelombang II pada tanggal 4–6 Juli 2023, bertempat di Hotel Holiday Inn and Suites Gajah Mada, Jakarta Barat.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Kamar Pembinaan yang juga sebagai koordinator TIM Pembaruan Peradilan MA-RI, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Dalam sambutannya Ketua Kamar menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya evaluasi cetak biru ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang bagi Mahkamah Agung.

Terdapat 10 Arahan strategis dalam agenda pembaruan cetak biru 2010-2035, yakni:
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkugan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegrasi dan profesional.
7. Pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen data dan informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Sepuluh arahan strategis tersebut dibahas dalam diskusi yang dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok Hakim, Kelompok Panitera dan Kelompok Sekretaris. Resume hasil dari diskusi kelompok tersebut selanjutnya disampaikan dalam akhir kegiatan. Dan kegiatan Evaluasi Gelombang I ditutup secara resmi oleh Ketua Kamar Pembinaan.

(Ghan’s75)