RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MAKASSAR – HUMAS MA: Dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dengan Empat Peradilan Se Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, 02 Maret 2020 berlangsung di aula Pengadilan Tinggi Makassar.

Rapat kerja kali ini meminta penjelasan pagu anggaran 2020  yang diterima serta kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam mengoptimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer III-16 Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, serta meminta penjelasan mengenai perkara-perkara yang menonjol di Empat Peradilan Provinsi Sulawesi Selatan dan sejauh mana penanganannya.

Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH.,MH, Ketua Pengadilian Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Syamsul Hadi,SH, Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol. C.H.K. Adeng, S.Ag.,SH, semua beserta jajarannya pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Komisi III DPR RI yang melakukan Rapat Kerja tersebut yakni;

1. Dr. Ir. H. Adies Kadier, SH.,M.Hum
2. Arteria Dahlan, ST.,SH.,MH
3. Bambang, DH
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH.,M.Kn
5. Supriansa, SH.,MH
6. Ir. Hj. Sari Yulianti, MT
7. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
8. H. Rahmat Muhajirin, SH
9. Eva Yuliana, M.Si
10. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn
11. H. Santoso, SH
12. Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si
13. Sarifuddin Sudding, SH.,MH

Setelah rapat kerja dibuka oleh Ketua Tim, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH, memberikan informasi kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI bahwa kebijakan strategis manajemen penanganan perkara yang efektif, adil dan optimal adalah; Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara serta Pelayanan Publik yang prima.

Paparan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH.,MH menyampaikan bahwa kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat yaitu; kebutuhan anggaran untuk rehab gedung kantor karena sudah tidak sesuia dengan standar prototype  Pengadilan disamping gedung kantor sudah tidak bisa menampung kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun strategi transparansi penanganan perkara yang efektif, adil dan optimal yang digunakan untuk penyelesaian perkara dengan tepat waktu diantaranya adalah dengan jalan mengaktifkan penggunaan program aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) baik pada tingkat Pengadilan Tigkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, paparan ketiga dari Ketua Pengadilian Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Syamsul Hadi,SH menyampaikan program yang menjadi skala prioritas tahun 2020 adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung yaitu perangkat pengolah data komunikasi pengadaan komputer PC untuk Panitera, serta program peningkatan SDM.

Hal yang yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol. C.H.K. Adeng, S.Ag.,SH terkait kebutuhan tenaga SDM. Menurutnya sesuai struktur organisasi berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2015, jabatan struktural dibagian Kepaniteraan yang belum terisi secara lengkap yaitu jabatan Panitera Muda Hukum.

Rapat kerja yang berlangsung hingga pukul 18.00 wita, diakhiri dengan foro bersama Tim Komisi III DPR RI dengan para Ketua pada 4 (empat Peradilan) se wilayah Sulawesi Selatan beserta jajarannya. (enk/RS/Photo: rvs)