Kesekretariatan

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

 

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

1.

UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

2.

UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

3.

Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005

Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

4.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

5.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

6.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007

Tentang Tentang Bagan Akun Standar

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007

Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

8.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

9.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

11.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009

Tentang Perencanaan Kas

12.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

13.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

14.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

15.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

16.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

17.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

18.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

19.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011

Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

11.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

12.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011

Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

13.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

14.

Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

15.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

16.

Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012

Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

17.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013

Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

18.

Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014

Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014

 

 

 

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN UMUM

1.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

2.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

3.

Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004

Tentang Pedoman Kearsipan

4.

Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007

Tentang Memberlakukan Buku I

5.

PP No. 38 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

6.

PMK No. 33/PMK.06/2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

7.

Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012

Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

8.

Perpres No. 16 Tahun 2019

Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

 

 

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN

1.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979

Tentang Daftar Riwayat Hidup

3.

Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974

Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975

Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

6.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

8.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980

Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980

Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil

11.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

13.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011

Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
14 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

 

 

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016

Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistle Blowing System Di Mahkamah Agung dan badan Peradilan Di Bawahnya

2.

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

3.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No. 056/DJA/HK.05/SK/I/2020

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

4.