Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN |
||
1. |
UU No. 17 Tahun 2003 |
Tentang Keuangan Negara |
2. |
UU No. 1 Tahun 2004 |
Tentang Perbendaharaan Negara |
3. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 |
Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN |
4. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 |
Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008 |
5. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 |
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN |
6. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 |
Tentang Tentang Bagan Akun Standar |
7. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 |
Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
8. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 |
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 |
9. |
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 |
Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
10. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 |
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
11. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 |
Tentang Perencanaan Kas |
12. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
13. |
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 |
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
14. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 |
Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
15. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 |
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
16. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 |
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga |
17. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 |
Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia |
18. |
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 |
Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
19. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2021 |
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 |
10. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 |
Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
11. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 |
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
12. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 |
Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 |
13. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 |
Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
14. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 |
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
15. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 |
16. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 |
Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga |
17. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 |
Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
18. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021 |
Tata cara revisi Anggaran Tahun 2021
|
19. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 | Tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic-Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN UMUM |
||
1. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 |
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat |
2. |
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 |
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga |
3. |
Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 |
Tentang Pedoman Kearsipan |
4. |
Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 |
Tentang Memberlakukan Buku I |
5. |
PP No. 38 Tahun 2008 |
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah |
6. |
PMK No. 33/PMK.06/2012 |
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN |
7. |
Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 |
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah |
8. |
Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden |
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA |
||
1. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 |
Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil |
2. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 |
Tentang Daftar Riwayat Hidup |
3. |
Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 |
Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil |
4. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 |
Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil |
5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 |
Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil |
6. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 |
Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia |
7. |
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 |
Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil |
8. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 |
Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil |
9. |
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 |
Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil |
10. |
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 |
Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil |
11. |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 |
Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008 |
12. |
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 |
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
13. |
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 |
Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim |
14 | Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 | Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional |
15 | Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 | Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI |
||
1. |
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 |
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. |
2. |
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 |
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. |
3. |
Undang-Undang RI No.3 Th.2009 |
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. |
4. |
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 |
Tentang Kekuasaan Kehakiman |
5 | Undang-Undang RI No.50 Th.2009 | Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. |
6 | - | Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI |
||
1. |
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 |
Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistle Blowing System Di Mahkamah Agung dan badan Peradilan Di Bawahnya |
2. |
Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2019 |
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik |
3. |
Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No. 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 |
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik |
4. |
Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
|