Kesekretariatan

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

DAFTAR PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3.	Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)
4.	Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
5.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
7.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
1.	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
3.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
4.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
5.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
9.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
13.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
17.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
18.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
19.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2021	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
11.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
15.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
16.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
17.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
18.	Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2021
19.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/XI/2021	Tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic-Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN UMUM
1.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
2.	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
3.	Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004	Tentang Pedoman Kearsipan
4.	Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007	Tentang Memberlakukan Buku I
5.	PP No. 38 Tahun 2008	Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
6.	PMK No. 33/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
7.	Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012	Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
8.	Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA
1.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976	Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979	Tentang Daftar Riwayat Hidup
3.	Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974	Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975	Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976	Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977	Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979	Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980	Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980	Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009	Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
13.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011	Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
14	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014	Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
15	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI
1.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009	Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
4.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009	Tentang Kekuasaan Kehakiman
5	Undang-Undang RI No.50 Th.2009	Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
6	-	Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016	Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistle Blowing System Di Mahkamah Agung dan badan Peradilan Di Bawahnya
2.	Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2019	Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
3.	Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No. 056/DJA/HK.05/SK/I/2020	Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
4.	Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021	Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Super User 09 September 2019 Dilihat: 2507

Kesekretariatan

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Alamat dan Kontak

Peta

Situs Badan Peradilan

Situs Resmi Terkait