Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 Serta Literasi Tentang Digipay Oleh KPPN

KABAR BERITA | www.pa-mempawah.go.id

(25/10/2022) Selasa pagi pukul 08.30 WIB diadakan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 dan Penjelasan Transaksi Digipay oleh KPPN Pontianak secara daring untuk satuan kerja di wilayahnya. Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B mengikuti acara ini dengan diwakili oleh Dini Febri Selsera, S.T. sebagai pengelola keuangan pada satuan kerja dan Dwi Arta, S.E. sebagai Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022

Saat ini, instansi pemerintah baik itu kementerian maupun lembaga menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sehingga untuk membuat laporan keuangan yang baik, Taluda sebagai narasumber dari KPPN menekankan agar satuan kerja menyajikan transaksi yang menjadi perhatian dan harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, penting untuk melakukan monitoring, rekonsiliasi dan rincian detil untuk bahan penjelasan laporan keuangan dan laporan barang milik negara.

Penyusunan laporan keuangan periode triwulan III Tahun 2022 ini juga harus mengikuti timeline dan sesuai jadwal agar tidak terkena sanksi.

Peningkatan Transaksi Digipay

Dalam acara ini juga disampaikan materi tentang peningkatan transaksi Digipay. Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account. Latar belakang pengembangan Digital Payment ini sebagai pemberdayaan UMKM, digitalisasi UMKM, dan modernisasi pengelolaan keuangan negara. Digipay perlu dikembangkan guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara.

Diharapkan seluruh instansi pemerintah nantinya bisa menggunakan Digipay, selain lebih aman karena mengurangi penggunaan uang tunai yang bisa berpotensi selisih, juga dapat membantu UMKM sesuai dengan arahan Presiden agar ada program perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

(Dwi)