Pelayanan Berkeadilan, Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB Kembali Melaksanakan Sidang Itsbat Terpadu

(06/10/2022) Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB kembali melaksanakan Sidang Isbat Terpadu pada Hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2022 di Desa Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Pada Pelaksanaan Sidang Isbat Terpadu kali ini dilaksanakan oleh 3 Hakim Tunggal yang terdiri dari Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Ahmad Imron, S.H.I ., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB dan Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. Selain itu dilaksanakan pula oleh 4 Panitera Pengganti, 1 Juru Sita, serta 5 pegawai pendukung.

Sidang Isbat Terpadu sendiri termasuk dalam Pelayanan Terpadu yang diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Pelayanan ini pada pokoknya memberikan manfaat pada:

• Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
• Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
• Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
• Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sidang Isbat Terpadu kali ini diikuti oleh 12 Pasangan Suami Istri yang telah menunggu sejak pagi agar dapat mengikuti pelaksanaan sidang terpadu. Dikonfirmasi melalui Panitera Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, H. Muhammadiyah, S.Ag menyampaikan bahwa Pasangan Suami Istri mengikuti Sidang Isbat Terpadu pada umumnya dikarenakan pernikahan yang tidak tercatat secara administratif.

Sebelumnya aturan perihal pencatatan Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura jis. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan Pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan memiliki konsekuensi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta akibat-akibat hukum yang di kemudian hari dapat menjadi permasalahan di bidang administratif lainnya, salah satunya adalah perihal administrasi anak. Oleh karena itu Pengadilan Agama sebagai salah satu pilar Peradilan di bawah Mahkamah Agung diberikan kompetensi absolut yang salah satunya adalah dalam bidang Perkawinan termasuk Pengesahan Perkawinan untuk masyarakat yang memiliki kekhususan beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk dapat mengikuti Sidang Isbat Terpadu, para pemohon dapat terlebih dahulu menanyakan informasi ke Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB dan/atau pihak terkait di daerah masing-masing untuk mengetahui jadwal pelaksanaan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan Sidang Isbat Terpadu yang secara konsisten terus dilaksanakan menjadi bukti nyata akan komitmen Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB dalam mewujudkan pelayanan berkeadilan untuk setiap anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi. (Arya)