PA Mempawah Ikuti Dialog Antar Pengadilan Ditjen Badilag dan Family Court of Australia

PA Mempawah Ikuti Dialog Antar Pengadilan Ditjen Badilag dan Family Court of Australia

KABAR BERITA || www.pa-mempawah.go.id

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 April 2022 pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, telah hadir Hj. Andriani, S.Ag. (Ketua Pengadilan Agama Mempawah), H. Muhammadiyah, S.Ag. (Panitera), serta H. Idon, S.H.I. (Sekretaris) dalam acara Dialog Antar Pengadilan Ditjen Badilag dan Family Court of Australia dengan tema “Meningkatkan Penyediaan Informasi Layanan Pengadilan Yang Berorientasi Pengguna.”

Acara ini dibuka oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. Selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sekaligus keynote speaker dengan  narasumber Janelle Olney, Communications Manager, Federal Circuits and Family Courts of Australia, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. Selaku Sekretaris Ditjen Badilag, dan Tim IT Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Dr. H. Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Janelle Olney membahas tentang kemudahan pengguna jasa pengadilan untuk mengakses informasi hukum yang mudah ditemukan melalui website dan mudah dipahami. Hal ini bisa didapat dari berbagai hasil penelitian, riset sederhana dengan alasan-alasan orang datang ke pengadilan, informasi yang dibutuhkan dan berbagai daftar pertanyaan yang paling sering diajukan. Atas informasi yang sudah tersaji secara lengkap di website, telepon masuk yang bertanya tentang informasi berkurang sampai 20%. Hal ini sejalan dengan yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Mempawah di mana kita sudah hadir dan lebih dekat dengan masyarakat melalui website dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp dengan berbagai fitur informasi yang bisa diakses oleh para pencari keadilan maupun masyarakat sipil.

Leisha Lister (praktisi hukum) menjabarkan dan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Janelle Olney, terutama tentang teknis yang mempermudah para pencari keadilan maupun kaum disabilitas untuk mengakses informasi di website. Teknis tersebut bisa seperti tampilan awal website yang simpel, ada klik tautan cepat untuk meraih informasi, dan tidak perlu harus menunggu sempurna di awal, yang penting kita harus terus berkembang agar webite mampu menyajikan informasi secara maksimal.

Setelah itu Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. menyampaikan tentang Standarisasi Website. Beliau berkata untuk peradilan di Australia kalau tidak salah hanya ada 1 kantor peradilan, sedangkan di Indonesia ini untuk Peradilan Agama saja ada 410 satuan kerja sehingga dengan karakteristik yang berbeda ini memerlukan sebuah standarisasi nasional.

Organisasi PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) yang diwakili oleh Fitria Villa Sahara, Co-Director Yayasan Pekka, menyajikan informasi statistik tentang kehadirannya di berbagai Provinsi di Indonesia. Adapun organisasi ini juga membantu sosialisasi e-court dengan segala kendalanya seperti komunitas PEKKA yang hanya 33% memiliki handphone dan tidak semuanya memiliki smartphone (hanya 61%).

Sementara itu, Nurul, Direktur SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak), organisasi yang berdomisili di Yogyakarta, membantu memberikan informasi bagi perempuan penyandang disabilitas pencari keadilan. Tujuannya ialah agar perempuan penyandang disabilitas bisa mendapatkan keadilan sejak dari proses layanan awal peradilan perdata (agama) dan berjalannya proses penilaian personal untuk kebutuhan akomodasi yang lebih layak.

Posbakum Makassar Warida Safie (ICJ Makassar), membawahi Makasar, Maros dan Bone menambahkan bahwa e-court cukup membantu proses pengadilan walaupun kadang juga ada beberapa kendala. Selain tugas dan fungsi Posbakum secara umum, ICJ Makassar menginisiasi Pojok Perkawinan Anak.

Terakhir acara ditutup oleh Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dan berharap agar website di Badilag dapat tampil secara lebih baik lagi. Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., menambahkan agar ke depannya website dapat menampilkan sebanyak 8 bahasa dari 3 bahasa yang sudah ada sekarang. Semoga masyarakat semakin terbantu dengan adanya website yang lebih baik, untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kebutuhan hukumnya. (DwiArta)