KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT

Bandung-Humas: “Kami ingin menyerap aspirasi kinerja mitra kerja dan dalam rangka pengawasan anggaran pada pengadilan, ” tutur Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A saat membuka Rapat Kerja Komisi III DPR RI yang berlangsung pada Senin, 19 Desember 2022. 

Bambang selaku Ketua Tim didampingi 13 anggota Komisi III DPR seperti Ichsan Soelistio, Dede Indra Permana, S.H., Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si., Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H., Bimantoro Wiyono, S.H., Y. Jacky Uli., H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M. A. P., Heru Widodo, S.Psi., H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M., Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H., Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun, H. Nazaruddin Dek Gam.

Rapat Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung. Turut hadir dalam acara, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Dr. H. Samparaja, S.H., M.H., beserta jajarannya, Ketua Pengadilan TUN Bandung, Oenoen Pratiwi, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kolonel Sus Dahlan Suherlan, S.H., M.H.

Ada 3 hal yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja ini yaitu realisasi anggaran, pengawasan dan kendala yang dihadapi pengadilan. 

Pemaparan pertama oleh KPT Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., yang menyampaikan perlunya tambahan ruang sidang pada PT Bandung (hanya tersedia 1), gedung kantor PN Bale Bandung dan PN Cianjur yang sudah tidak layak digunakan, serta perlunya dukungan pengamanan sidang dan eksekusi pada pengadilan tingkat pertama.

Selanjutnya paparan KPTA Bandung, Dr. H. Samparaja, S.H., M.H., yang menjelaskan perkara yang paling menonjol yakni perceraian, dan pembangunan gedung PA Sumedang, PA Kuningan, PA Sukabumi yang terkendala moratorium.

“Pemberian layanan peradilan yang tidak memihak, tepat waktu dan biaya ringan dengan penerapan layanan seperti One Day Service, One Day Court Service, One Gate Service dan One Day Publish merupakan komitmen PTUN Bandung dalam memberikan pelayanan yang berkualitas,” ucap KPTUN Bandung, Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.

Paparan terakhir oleh Kadilmil II-09 Bandung, Kolonel Sus Dahlan Suherlan, S.H., M.H. yang menyampaikan perkara yang menonjol yaitu disersi, perlunya rumah dinas untuk pimpinan pengadilan dan tambahan anggaran perawatan IT.

Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 15.30 wib dengan pertukaran plakat dari empat lingkungan peradilan dengan komisi III DPR dan foto bersama. (rv/em/rs)