Kolaborasi Lintas Instansi PA Mempawah Kelas 1B Dalam Melayani Masyarakat Kabupaten Mempawah

KABAR BERITA | www.pa-mempawah.go.id

(13/10/2022) Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah (Dukcapil), Kantor Urusan Agama (KUA) Mempawah Timur, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menyelenggarakan kegiatan Itsbat Nikah Terpadu di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur.

Dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah merupakan cara untuk bisa memperoleh pengesahan pernikahan yang mana pernikahan tersebut tidak memiliki atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

Pada sidang kali ini Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB menangani sebanyak 8 permohonan Itsbat Nikah dari masyarakat Desa Sejegi. Pada persidangan kali ini sidang dilaksanakan oleh tiga orang hakim yang masing-masing menjalankan persidangan dengan sistem hakim tunggal.

Kegiatan Sidang Itsbat Terpadu kali ini dibuka secara ceremonial dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IB, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Mempawah, Kabid Pelayanan Adminduk Dukcapil, Kepala KUA Mempawah Timur, Camat Mempawah Timur, Kepala Desa Sejegi, dan perwakilan Polsek Mempawah Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sejegi mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat “Terimakasih kami ucapkan kepada Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, KUA Mempawah Timur, dan Dukcapil serta Kabag Kesra yang sudah memfasilitasi kegiatan ini”. Hal ini menurut Kepala Desa Sejegi patut disyukuri karena dengan terselenggaranya Itsbat Nikah artinya pernikahannya sudah sah secara hukum islam dan hukum Negara. “Sekarang pernikahan bapak dan ibu bisa punya buku nikah” ujar kepala Desa Sejegi.

Selain itu, Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB mengingatkan agar masyarakat bisa patuh dengan pencatatan peristiwa hukum. “Peristiwa hukum ada sejak kita lahir, menikah, cerai, atau bahkan meninggal”. Lebih lanjut Ketua menjelaskan bahwa “Itsbat Nikah yang dilakukan Pengadilan Agama untuk menguji atau memeriksa peristiwa hukum pernikahan karena orang menikah tanpa adanya pencatatan. Dalam hal ini Hakim memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan mengenai rukun nikah yang terdiri dari Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul. Serta adanya ketentuan lain yakni harus adanya mahar dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Di akhir sambutan Kasubag Kesra Kab. Mempawah mengucapkan rasa syukur karena semua instansi vertikal yang ada di Kabupaten Mempawah semuanya bisa bekerjasama dengan maksimal. “Saya merasa bersyukur karena semua instansi vertical yang ada di Mempawah bisa diajak kerjasama”.

Dalam sambutannya Kasubag Kesra menghimbau masyarakat agar bisa mengikuti program Itsbat Nikah Terpadu karena dikhawatirkan masyarakat tidak bisa memperoleh hak-hak warga Negara apabila tidak terpenuhinya dokumen-dokumen peristiwa hukum.

Lebih lanjut Kasubag Kesra menjelaskan bahwa Pemda sudah menganggarkan biaya untuk Itsbat Nikah Terpadu karena banyak masyarakat yang belum tercatat pernikahannya. Kasubag Kesra juga menghimbau agar masyarakat melakukan pernikahan sesuai dengan prosedur karena akan berdampak kepada anak mereka.

Sidang Terpadu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Dalam Pelayanan Terpadu memiliki tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum serta membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

(pgrmd)