Ketua Komisi Informasi Kalbar Memberikan Apresiasi Kepada PA Mempawah Kelas 1B

KABAR BERITA | www.pa-mempawah.go.id

(24/02/2023) Komisi Informasi Kalbar menjadi narasumber pada hari ke-2 pelatihan Bimbingan Teknologi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan peserta yakni Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) serta admin website seluruh Pengadilan Agama se-Kalbar. Pada kesempatan ini Ketua Komisi Informasi Kalbar, Lufti Faurusal Hasan, S.P., memberikan apresiasi kepada 3 Pengadilan Agama di Kalbar yang sudah mengirimkan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2022 yakni Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Pengadilan Agama Pontianak Kelas IA, dan Pengadilan Agama Putusibau Kelas II.

Foto: Ketua KI Kalbar menyampaikan bobot penilaian keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi publik, penilaian dan penyajian pelaporan keterbukaan informasi pada portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Untuk Pengadilan Agama se-Kalbar ini masuk dalam kategori lembaga yudikatif yang mendominasi dalam nominasi keterbukaan informasi dibandingkan lembaga pengadilan lainnya”, ujar Lufti.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. “Pengadilan Agama yang mengurus perkara perdata semoga tidak mengabaikan hak asasi manusia yang sudah diatur dalam Internasional Covenant ini”, ungkap Padmi J. Chendramidi, S.Sos., M.M., koordinator bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi.

Foto: Peserta Bimtek dari PA Mempawah menyimak dengan seksama

Sabinus Matius Melano, S.P. (Koordinator Bidang KHAL) menghimbau kepada seluruh peserta, agar kita tidak hanya fokus pada angka dalam penilaian ini, tetapi juga yang lebih diutamakan ialah kepuasan publik terhadap pelayanan informasi. “Semoga Pengadilan Agama di Kalbar menjadi contoh lembaga publik lainnya dalam menyampaikan keterbukaan informasi”, harap Melano.

(TimRed PA Mpw)