KEMENPAN RB APRESIASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG

Jakarta—Humas: Keberhasilan Mahkamah Agung meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) terbanyak di antara aparatur penegak hukum (APH) pada tahun 2019 merupakan refleksi dari keberhasilan Mahkamah Agung melakukan reformasi birokrasi secara progresif dan konsisten. Hal ini patut diapresiasi dan dijadikan percontohan oleh aparatur penegak hukum lainnya.

Demikian disampaikan oleh Agus Uji Hantara, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung tahun 2018 di Gedung Mahkamah Agung, Senin (23/12/2019).

Mahkamah Agung, lanjut Agus Uji, telah membuktikan bahwa manakala suatu reformasi dilakukan secara sistemik, hasilnya akan lebih cepat terlihat. Terkait hal ini, Agus Uji mencontohkan dengan beberapa sistem yang dibangun oleh Mahkamah Agung, seperti sistem informasi pengawasan (Siwas), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengembangan standar-standar layanan hingga kepeloporan Mahkamah Agung dalam pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi (SPPT-TI).

“Sistem-sistem yang dibangun telah mendorong satker-satkernya menjadi lebih terarah menuju tiga budaya, yakni budaya berintegritas tinggi, budaya berkinerja tinggi dan budaya melayani,” ujar Agus Uji lebih jauh.

Dari sisi integritas, lanjut Agus Uji, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang dapat merespons dengan cepat pengaduan-pengaduan dan dapat memetakan di satker mana permasalahan yang diadukan muncul. “Sistem ini juga telah terintegrasi dengan aplikasi LAPOR yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden, Kemenpan RB dan Ombudsman Republik Indonesia,” jelas Agus Uji.

Di sisi lain, satker-satker pengadilan di daerah juga dipandang memiliki kesiapan untuk menunjukkan integritasnya. “Terlihat cctv-nya ada dimana-mana,” ungkap Agus Uji menggambarkan.

Terkait kinerja, Mahkamah Agung telah lama mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). “Sistem ini luar biasa karena sudah integrated dari atas ke bawah,” jelasnya.

Dari sistem ini terlihat bahwa tingkat penyelesaian perkara sangat tinggi. Di pengadilan tingkat banding, rata-rata penyelesaian perkara mencapai 90 persen, sedangkan di pengadilan tingkat pertama sudah berada diatas 90 persen.

“Artinya itu sudah perubahan besar dibandingkan dulu. Peradilan menjadi sekain cepat dan biayanya murah,” jelas Agus Uji lebih jauh.

Sementara di bidang pelayanan publik, Agus Uji melihat dengan program reformasi birokrasi dan akreditasi, pengadilan-pengadilan telah berhasil mengembangkan standar-standar layanan yang lebih baik dan lebih cepat. “Misalnya ada layanan yang sudah selesai dalam satu bulan. Padahal sebelumnya mencapai tiga bulan,” papar Agus Uji mencontohkan.

Kesadaran terhadap standar layanan yang lebih baik dan lebih cepat ini sudah berkembang di satker-satker di seluruh pengadilan. “Ini menunjukkan pembinaan, termasuk yang dilakukan oleh eselon 1 sudah berjalan konsisten,” tambahnya.

Mendorong Budaya Survey

Untuk memastikan konsistensi pencapaian Mahkamah Agung dalam program reformasi birokrasi, Agus Uji mendorong dikembangkannya budaya survey terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan terkait integritas, kinerja dan pelayanan. Dan sebisa mungkin survey tersebut dilakukan secara online.

Menurut Agus Uji, keunggulan melakukan survey secara online tersebut setidak-tidaknya ada tiga. Pertama,  dari segi biaya tidak memberatkan karena dinilai cukup murah. Kedua, pimpinan dapat melihat perkembangan-perkembangan satker dimanapun karena mudah diakses. Selain itu, pimpinan satker di daerah dapat mengetahui secara realtime pencapaian-pencapaiannya seperti indeks persepsi korupsi.

Survey ini lanjut Agus Uji akan didorong dan diprioritaskan di semua aparatur penegak hukum agar lebih mudah dalam memetakan pencapaian program reformasi birokrasinya. (Humas/Mohammad Noor)