FGD Wilayah IV Membahas Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda Dalam Sistem Kepegawaian Nasional

FGD Wilayah IV Membahas Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda Dalam Sistem Kepegawaian Nasional

KABAR BERITA || www.pa-mempawah.go.id

Senin (18/04/2022), Pengadilan Agama Mempawah mengikuti Focus Group Discussion yaitu tentang Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda Dalam Sistem Kepegawaian Nasional. Adapun pesertanya ialah Panitera & Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Wilayah IV (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Bengkulu, Riau & Kepulauan Riau). Acara ini diadakan secara marathon, yakni hari Senin dimulai dari Peradilan Agama, hari Selasa diisi oleh Peradilan Umum, hari Rabu Peradilan Militer, & hari Kamis Pengadilan Tata Usaha Negara. Di Pengadilan Agama Mempawah sendiri acara ini diwakili oleh H. Muhammadiyah, S.Ag (Panitera), Khairunnisa, S.Ag. (Panitera Muda Gugatan), Hj. Nani Indriani, S.Ag. (Panitera Muda Permohonan), dan Nuri Khatulistiorini, S.H. (Panitera Muda Hukum).

Acara dibuka oleh Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. (Kepala Puslitbang Hukum & Peradilan MA-RI). Menurutnya, Panitera Pengganti ialah pejabat fungsional yang sistem penilaian kinerjanya dinilai oleh Panitera yang juga merupakan pegawai fungsional, padahal lazimnya yang menilai ialah harusnya pejabat administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama (Sekretaris), atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional (menurut Peraturan Pemerintah 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Pasal 67). Oleh karena ketidak laziman ini, kita adakan kegiatan grup diskusi hari ini untuk membahas hal tersebut.

Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. (Koordinator Penelitian) dari Badan Litbang Diklat Kumdil Puslitbang Hukum dan Peradilan mencoba menjelaskan latar belakang masalah, kajian kebijakan, dan solusi dari pemecahan masalah status tentang Panitera & Panitera Muda ini. Seperti yang kita ketahui, Panitera Pengganti termasuk Jabatan Fungsional, termasuk juga Juru Sita. Permasalahannya ialah Panitera sebagai Pejabat Fungsional menjadi penilai Fungsional lainnya yakni Panitera Pengganti, hal ini tentu saja tidak boleh dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada ketidaksesuaian antara aturan tentang Aparatur Sipil Negara dan aturan internal di Mahkamah Agung ini sendiri.

Ada beberapa kajian solusi yang bisa kita pilih. Bilamana solusi yang dipilih ialah rangkap Jabatan Fungsional dengan Jabatan Administrasi dan Pimpinan Tinggi. Maka Panitera Pengganti sebagai Jabatan Fungsional, sedangkan Panitera & Panitera Muda sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi atau disetarakan.

Studi banding pernah kita lakukan terhadap institusi seperti Kejaksaan, Perancang PUU & Diplomat, juga Dosen & Peneliti. Rangkap jabatan bisa dilakukan seperti Jabatan Administrasi & Jabatan Fungsional. Seperti Dosen yang menempati kedudukan sebagai Rektor atau Dekan, dia tidak melepas jabatan fungsionalnya sebagai Dosen pengajar, jadi Jabatan Administrator ini semacam tugas tambahan bagi Dosen tersebut.

Adapun pendapat para Panitera di berbagai pengadilan ini akan ditabulasi secara data, selain memakai sudut pandang kajian hukum ini sendiri, juga untuk merevisi atau mencari solusi terbaik dari kedudukan Panitera ini. Sebagai Peneliti, tentunya kajian ini harus didiskusikan secara terbuka dengan Panitera agar tidak terjadi protes di kemudian hari setelah aturan ini dibawa ke Menpan RB. Karena bagaimanapun yang lebih tahu detil lapangan adalah panitera itu sendiri. (DwiArta)