Uncategorised

1. Jenis Kelamin

Pria	Wanita	Jumlah
17	12	29

 2. Pendidikan

SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	Jumlah
0	0	8	4	15	2	0	29

3. Usia

25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	Jumlah
4	7	5	6	4	2	1	–	29

4. Golongan

Golongan

I

II

III

IV

PPNPN

a

b

c

d

JMl

a

b

c

d

Jml

a

b

c

d

Jml

a

b

c

d

e

Jml

8

–

–

–

–

0

–

–

3

1

4

3

2

–

6

11

3

2

1

–

–

6

 5. Jabatan di Kesekretariatan

Jabatan

Kesekretariatan

Struktural

Fungsional

ES. II A

ES. II B

ES III A

ES III B

ES. IV A

ES. IV B

STAF

APK

PRAKOM

PUSTAKAWAN

ARSIPARIS

BENDAHARA

LAINNYA

–

–

–

1

2

–

3

1

–

–

1

2

–

Pelaporan LHKASN / SPT 2024 (per Januari 2025)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Doni Burhan Efendi, S.H.I.	Ketua	Lihat Data
2	Munawir, S.E.I., M.E.	Wakil Ketua	Lihat Data
3	Achmad Syauqi, S.H.I.	Hakim	Lihat Data
4	Muhammadiyah, S.Ag.	Panitera	Lihat Data
5	Abdul Ghoni, S.Ag., S.H.I	Sekretaris	Lihat Data
6	Norika Handayani, S.E.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Lihat Data
7	Nani Indriani, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Lihat Data
8	Hidayat, S.H.I., S.H.	Panitera Muda Hukum	Lihat Data
9	Nuri Khatulistiorini, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Lihat Data
10	Dini Febri Selsera, S.T.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi & Tatalaksana	Lihat Data
11	Hesti Yanuarti, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan	Lihat Data
12	Wardiansyah, S.H.I.	Jurusita	Lihat Data
13	Nani Wigati	Jurusita	Lihat Data
14	Muliyani, S.E.	Jurusita Pengganti	Lihat Data
15	Gian Pamungkas, S.H.	Klerek Analis Perkara Peradilan	Lihat Data
16	Ricky, S.H.	Klerek Analis Perkara Peradilan	Lihat Data
17	Dotty Isyfuana, A.Md.	Arsiparis Terampil	Lihat Data
18	Dalvina Wahyu Nofialiani, A.M.d	Klerek Pengelola Penanganan Perkara	Lihat Data
19	Dina Hervina, A.Md.	Klerek Pengelola Penanganan Perkara	Lihat Data
20	Rozie Arie Yonaz, A.Md.Ak.	Klerek Pengelola Data dan Informasi	Lihat Data

Pengumuman LHKPN 2024 (per Januari 2025)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Doni Burhan Efendi, S.H.I	Ketua	Lihat Data
2	Munawir, S.E.I., M.H.	Wakil Ketua	Lihat Data
3	Achmad Syauqi, S.H.I	Hakim	Lihat Data
4	Muhammadiyah, S.Ag.	Panitera	Lihat Data
5	Abdul Ghoni, S.Ag., S.H.I	Sekretaris	Lihat Data
6	Hj. Nani Indriani, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Lihat Data
7	Nuri Khatulistiorini, S.H	Panitera Muda Permohonan	Lihat Data
8	Hidayat, S.H.I., S.H.	Panitera Muda Hukum	Lihat Data
9	Hesti Yanuarti, S.T	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Lihat Data

Pelaporan LHKPN 2023 (per Juli 2024)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Doni Burhan Efendi, S.H.I	Ketua	Lihat Data
2	Munawir, S.E.I., M.H.	Wakil Ketua	Lihat Data
3	Achmad Syauqi, S.H.I	Hakim	Lihat Data
4	Muhammadiyah, S.Ag.	Panitera	Lihat Data
5	Abdul Ghoni, S.Ag., S.H.I	Sekretaris	Lihat Data
6	Hj. Nani Indriani, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Lihat Data
7	Nuri Khatulistiorini, S.H	Panitera Muda Permohonan	Lihat Data
8	Hidayat, S.H.I., S.H.	Panitera Muda Hukum	Lihat Data
9	Hesti Yanuarti, S.T	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Lihat Data

Pelaporan LHKPN 2023 (per Januari 2024)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Doni Burhan Efendi, S.H.I	Ketua	Lihat Data
2	Ahmad Imron, S.H.I., M.H	Wakil Ketua	Lihat Data
3	Achmad Syauqi, S.H.I	Hakim	Lihat Data
4	Muhammadiyah, S.Ag.	Panitera	Lihat Data
5	Abdul Ghoni, S.Ag., S.H.I	Sekretaris (Pengumuman Belum ada)	Lihat Data
6	Hj. Nani Indriani, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan	Lihat Data
7	Nuri Khatulistiorini, S.H	Panitera Muda Hukum	Lihat Data
8	Hesti Yanuarti, S.T	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Lihat Data
9	Syafei, S.H.	Panitera Pengganti (Pengumuman Belum ada)	Lihat Data

1. Jenis Kelamin

Pria	Wanita	Jumlah
16	12	28

 2. Pendidikan

SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	Jumlah
0	0	8	4	14	2	0	28

3. Usia

25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	Jumlah
4	7	5	6	3	2	1	–	28

4. Golongan

Golongan

I

II

III

IV

PPNPN

a

b

c

d

JMl

a

b

c

d

Jml

a

b

c

d

Jml

a

b

c

d

e

Jml

7

–

–

–

–

0

–

–

3

1

4

3

2

–

6

11

3

2

1

–

–

6

 5. Jabatan di Kesekretariatan

Jabatan

Kesekretariatan

Struktural

Fungsional

ES. II A

ES. II B

ES III A

ES III B

ES. IV A

ES. IV B

STAF

PB/J

PRAKOM

PUSTAKAWAN

ARSIPARIS

BENDAHARA

LAINNYA

–

–

–

1

3

–

3

–

–

–

1

2

–

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PEDOMAN PENGELOLAAN SEMUA SUB BAGIAN

1	SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.	LIHAT / UNDUH
2	SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 351/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbedaharaan, Prototype Gedung Pengadilan, dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.	LIHAT / UNDUH
3	SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.	LIHAT / UNDUH
4	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.	LIHAT / UNDUH

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.	LIHAT / UNDUH
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.	LIHAT / UNDUH
3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.	LIHAT / UNDUH
4	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.	LIHAT / UNDUH
5	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan MA dan Badan Peradilan.	LIHAT / UNDUH
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan MA dan Badan Peradilan.	LIHAT / UNDUH
7	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja.	LIHAT / UNDUH
8	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan KMA RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008.	LIHAT / UNDUH
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.	LIHAT / UNDUH
10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS.	LIHAT / UNDUH
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh di Rangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.	LIHAT / UNDUH
12	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	LIHAT / UNDUH
13	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 tentang Tindak Lanjut Batas Usia Pensiun.	LIHAT / UNDUH
14	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.	LIHAT / UNDUH
15	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	LIHAT / UNDUH
16	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	LIHAT / UNDUH
17	Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	LIHAT / UNDUH
18	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.	LIHAT / UNDUH
19	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.	LIHAT / UNDUH
20	Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	LIHAT / UNDUH
21	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	LIHAT / UNDUH

PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM DAN KEUANGAN

1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	LIHAT / UNDUH
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	LIHAT / UNDUH
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	LIHAT / UNDUH
4	Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku I Edisi 2007.	LIHAT / UNDUH
5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	LIHAT / UNDUH
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN.	LIHAT / UNDUH
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.	LIHAT / UNDUH
8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.	LIHAT / UNDUH
9	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.	LIHAT / UNDUH
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.	LIHAT / UNDUH
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.	LIHAT / UNDUH
12	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.	LIHAT / UNDUH
13	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Perberlakuan Aplikasi e-BIMA pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.	LIHAT / UNDUH
14	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1011/SEK/SK.KP5.2/IX/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI.	LIHAT / UNDUH
15	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	LIHAT / UNDUH
16	Standar Biaya Masukan Tahun 2025	LIHAT / UNDUH
17	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	LIHAT/UNDUH

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	LIHAT / UNDUH
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	LIHAT / UNDUH
3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	LIHAT / UNDUH
4	Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	LIHAT / UNDUH
5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	LIHAT / UNDUH
6	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/018 tentang Penetapan Satgas SAKIP.	LIHAT / UNDUH
7	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.	LIHAT / UNDUH
8	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.	LIHAT / UNDUH
9	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	LIHAT / UNDUH
10	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	LIHAT / UNDUH
11	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) TA 2023 Program Dukungan Manajemen DIPA 01.	LIHAT / UNDUH
12	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.	LIHAT / UNDUH
13	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) TA 2024 Program Dukungan Manajemen DIPA 01.	LIHAT / UNDUH
14	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2024 Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum DIPA 04.	LIHAT / UNDUH
15	Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 270/SEK/PL.07/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.	LIHAT / UNDUH
16	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	LIHAT / UNDUH
17	PMK Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan tahun 2024	LIHAT / UNDUH
18	PMK Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan tahun 2025	LIHAT / UNDUH
19	Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran tahun 2025 Dirjen Badilag	LIHAT / UNDUH
20	Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Tahun 2025 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	LIHAT / UNDUH