Mekanisme Keberatan Atas Pengajuan Informasi

 

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan Pada Pengadilan Agama Mempawah :

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

• Adanya penolakan atas permohonan informasi;
• Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
• Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
• Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
• Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
• Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
• Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya

B. Registrasi

1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
2. Petugas Informasi  langsung memberikan salinan formulir  keberatan sebaga tanda terima pengajuan keberatan.
3. Petugas   Informasi   wajib   mencatat   pengajuan   keberatan   dalam   register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

1. Atasan  PPID  wajib  memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu   20   (dua   puluh)   hari   sejak   dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

• Tanggal Pembuatan surat tanggapan atas keberatan
• Nomor surat tanggapan atas keberatan;
• Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
2. Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon  dalam  jangka  waktu  tertentu  selambat-lambat    14  (empat belas) hari kerja;
3. Memerintahkan   PPID   untuk   menjalankan   kewajibannya   dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
4. Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).

       3.  Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon ataukuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

      4. Pemohon  yang  mengajukan  keberatan  yang  tidak  puas  dengan  keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Sumber : SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011

Alasan Penolakan Informasi

 

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
7. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
9. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
10. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
11. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
13. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
14. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
15. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
16. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
17. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
18. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
19. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.
20. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Sengketa

 

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMOHON INFORMASI PUBLIK MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI : 

1. Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik
2. Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) dengan link url atau alamat website aplikasi http://simsi.komisiinformasi.go.id
3. Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi
4. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan di awali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal

disarikan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) 

Mekanisme Keberatan Atas Pengajuan Informasi

 

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan Pada Pengadilan Agama Mempawah :

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

• Adanya penolakan atas permohonan informasi;
• Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
• Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
• Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
• Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
• Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
• Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya

B. Registrasi

1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
2. Petugas Informasi  langsung memberikan salinan formulir  keberatan sebaga tanda terima pengajuan keberatan.
3. Petugas   Informasi   wajib   mencatat   pengajuan   keberatan   dalam   register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

1. Atasan  PPID  wajib  memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu   20   (dua   puluh)   hari   sejak   dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

• Tanggal Pembuatan surat tanggapan atas keberatan
• Nomor surat tanggapan atas keberatan;
• Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
2. Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon  dalam  jangka  waktu  tertentu  selambat-lambat    14  (empat belas) hari kerja;
3. Memerintahkan   PPID   untuk   menjalankan   kewajibannya   dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
4. Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).

       3.  Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon ataukuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

      4. Pemohon  yang  mengajukan  keberatan  yang  tidak  puas  dengan  keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Sumber : SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Produk Pelayanan Informasi Pengadilan

• Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
  1. Profil Pengadilan, meliputi:
     • Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
     • Struktur organisasi Pengadilan;
     • Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
     • Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
     • Profil singkat pejabat struktural; dan
     • Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
  2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
  3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
  4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
  5. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
  6. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
• Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
  1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
  4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
  5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
• Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
  1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
     • Nama program dan kegiatan;
     • Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
     • Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
     • Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
     • Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
  2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
  3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
     • Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
     • Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
  5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
• Informasi tentang Perkara dan Persidangan
  1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
  2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
  3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
  4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
  5. Laporan penggunaan biaya perkara.
• Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan
  1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
  2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
  3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
• Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
  1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
  2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
  3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: Nama, Riwayat pekerjaan,Posisi, Riwayat pendidikan dan Penghargaan yang diterima
  4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
  5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
  6. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
  7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
  8. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

1	Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2	Setiap orang berhak: a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. Menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik; c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut.
4	Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Sumber: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022
tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan.

Biaya Salinan Informasi

No.	Uraian	Biaya
1.	Biaya Penggandaan berupa Print Out	Rp. 1000,-/Lembar
2.	Biaya Penggandaan berupa Fotokopi	Rp. 300,-/Lembar

Data di atas ialah berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Mempawah Nomor: 58/KPA.W14-A3/HK.2/I/2024 Tentang Standar Biaya Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Mempawah, dan biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon..

1. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
2. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
3. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
4. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Pengadilan Agama Mempawah

 

Senin – Kamis : 08.00 – 16.30 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jum’at : 08.00 – 17.00 WIB

Istirahat : 11.30 – 13.30 WIB

 

Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Pengadilan Agama Mempawah

(BULAN RAMADHAN)

 

Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB

Jum’at : 08.00 – 15.30 WIB

Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB