Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Mempawah

Logo Artikel

Prosedur Berperkara Tingkat PK

Layanan Hukum

Prosedur Berperkara Tingkat PK

Diposting pada

Prosedur Berperkara Tingkat PK

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) :

1.

Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah

 

2.

Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004)

 

3.

Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).

 

4.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

 

5.

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK

 

6.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

 

7.

Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah.

 

8.

Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

 

9.

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

 

a.

Untuk perkara cerai talak :

 

 

1)

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon

 

 

2)

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

 

b.

Untuk perkara cerai gugat :

 

 

 

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

 


Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi

Diposting pada

Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi:

  1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
  4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  7. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
  9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :
  • Untuk perkara cerai talak : Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak, Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
  • Untuk perkara cerai gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Prosedur Berperkara Tingkat Banding

Diposting pada

Prosedur Berperkara Tingkat Banding

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding:

1.

Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah dalam tenggang waktu :

a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;

b. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

2.

Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).

3.

Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)

4.

Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)

5.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).

6.

Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

7.

Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

8.

Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

9.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :

a. Untuk perkara cerai talak :

 1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.

 2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

b. Untuk perkara cerai gugat :

 1) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

Prosedur Berperkara Tingkat Pertama

Diposting pada

Prosedur Berperkara Tingkat Pertama

Perkara Cerai Gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :        
 

1.

a.

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);

 

b.

Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

 

c.

Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

2.

a.

Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah :

 

 

·         Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

·         Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);

·         Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

3.

Permohonan tersebut memuat :

 

a.

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

 

b.

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

 

c.

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4.

Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

5.

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

6.

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

 

 

Perkara Cerai Talak

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :
 

1.

a.

Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);

 

b.

Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

 

c.

Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2.

Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah :

 

a.

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

 

b.

Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

 

c.

Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);

 

d.

Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

3.

Permohonan tersebut memuat :

 

a.

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

 

b.

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

 

c.

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4.

Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).

5.

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).


Perkara Gugatan Lain

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat :
 

1.

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg)

2.

Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah :

 

a.

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

 

b.

Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

 

c.

Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syar’iah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).

 

d.

Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

3.

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

4.

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

 


Alur Pengajuan Perkara

Diposting pada

ALUR PENGAJUAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS 1B

 

TAHAP 1

  1. Pihak datang ke Pengadilan Agama Mempawah.
  2. Apabila memerlukan informasi tentang prosedur berperkara, para pihak dapat menanyakan ke Layanan Informasi.
  3. Apabila memerlukan layanan berupa Konsultasi Hukum, Pihak dapat menanyakan ke petugas Pos Bantuan Hukum/POSBAKUM yang disediakan;
  4. Setelah pihak menerima informasi yang diperlukan, maka tahap selanjutnya adalah Pihak membuat surat gugatan/permohonan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran perkara.
  5. Apabila pihak tidak dapat membuat surat gugatan sendiri, maka dapat meminta bantuan jasa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk membuatkan  surat gugatan/permohonan;

TAHAP 2

  1. Pihak Penggugat/Pemohon mendatangi Layanan Pendaftaran dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan salinannya sebanyak 8 (delapan) rangkap dengan melampirkan fotocopi akta nikah (khusus perkara cerai) yang telah bermeterai cappos, Fotocopy Karu Keluarga/KTP, Asli izin Perceraian dari Atasan (khusus PNS/TNI/POLRI), Surat Keterangan Desa yang telah bermeterai cappos, (apabila pihak lawannya tidak diketahui alamatnya/ghoib);
  2. Petugas Layanan Pendaftaran /Kasir akan menaksir panjar biaya perkara;
  3. Setelah biaya panjar perkara dihitung, para pihak menyetor panjar biaya perkara ke Bank BNI dengan nomor rekening  561691430-7 a.n RPL 042 PDT PA Mempawah Untuk Biaya Perkara;
  4. Setelah panjar disetor ke Bank, petugas Layanan Pendaftaran akan memproses pendaftaran tersebut dan data-data pihak akan di input ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  5. Setelah semua proses pendaftaran selesai, petugas Layanan Pendaftaran akan menyerahkan kembali formulir-formulir berupa Surat gugatan/permohonan, SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kepada Penggugat/Pemohon;
  6. Pendaftaran selesai, Penggugat/Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang dari petugas Pengadilan Agama Mempawah yang akan disampaikan sesuai alamat dalam surat gugatan/permohonan;

TAHAP 3.

  1. Berkas perkara yang telah terdaftar kemudian oleh Petugas di serahkan ke Ketua Pengadilan untuk ditentukan Penetapan Majelis Hakim (PMH);
  2. Setelah itu, petugas akan menyerahkan berkas perkara ke Panitera untuk ditetapkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
  3. Setelah itu, Petugas akan menyerahkan berkas perkara ke Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidangnya ;
  4. Setelah tanggal dan hari sidang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, secara otomatis system akan mengirimkan notifikasi kepada Para Pihak melalui sms/whatsapp seuai nomor yang telah didaftarkan;
  5. Berdasarkan penetapan Hari Sidang tersebut, Juru Sita/Juru Sita akan menyampaikan surat panggilan/relaas kepada para pihak (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon) sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan/pendaftaran

TAHAP 4

  1. Para Pihak yang sudah mengetahui kapan jadwal persidangan (baik melalui notifikasi ataupun melalui panggilan resmi oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti), datang ke Pengadilan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut;
  2. Para pihak mengikuti proses persidangan;
  3. Apabila selama persidangan kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, urutan proses persidangan adalah sebagai berikut: 1). Mediasi, (2) Baca Gugatan, (3). Jawaban Tergugat, (4). Replik dari Penggugat, (5). Duplik dari Tergugat, (6). Pembuktian (dari Penggugat dan Tergugat), (7). Kesimpulan, (8). Musyawarah Majelis Hakim, (9) Pembacaan hasil musyawarah (Putusan);
  4. Dalam proses persidangan tersebut, dimungkinkan pula ada tahapan proses rekonvensi, pengajuan sita, descente (pemeriksaan setempat), dll;
  5. Pembacaan putusan merupakan rangkaian akhir persidangan pada tingkat pertama;

TAHAP 5

  1. Apabila para pihak keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan tersebut, maka para pihak berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Untuk perkara yang saat pembacaan putusan kedua belah pihak hadir di persidangan, maka hitungannya 14 hari kalender setelah tanggal putusan dibacakan. Apabila saat pembacaan putusan pihak lawan (Tergugat/Termohon) tidak hadir (putusan verstek), maka hitungannya 14 hari kaender setelah tanggal pemberitahuan putusan ke pihak Tergugat/Termohon;
  2. Apabila selama jangka waktu 14 hari para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum (Banding atau Verzet), maka pada hari yang ke- 15, putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap/inkracht;
  3. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), khusus perkara cerai gugat, para pihak dapat mengambil akta cerai yang diterbitkan pada meja Layanan Produk di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama tersebut;
  4. Untuk perkara Cerai Talak, setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka Ketua Majelis akan menentukan hari dan tanggal untuk sidang Penyaksian Ikrar Talak dan para pihak akan dipanggil lagi untuk persidangan tersebut. Setelah Sidang Penyaksian Ikrar Talak dilaksanakan, maka Akta Cerai baru dapat diterbitkan dan Para Pihak bisa mengambilnya di meja Layanan Produk Pengadilan;
  5. Pihak akan mendapatkan notifikasi pada nomor handphonenya yang terdaftar mengenai nomor perkara, jadwal persidangan dan terbit akta cerainya;
  6. Untuk perkara non cerai, khususnya perkara kebendaan atau perkara cerai yang didalamnya terdapat pembebanan-pembebanan pasca perceraian, apabila lawan yang dikalahkan tidak melaksanakan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Mempawah;

Sidang di Luar Gedung (Sikel) TA. 2020

Diposting pada

Untuk kegiatan sidang di luar gedung atau yang biasa disebut Sidang Keliling, pada tahun 2020 ini Pengadilan Agama Mempawah Kelas I.B memiliki anggaran sebesar Rp. 42.120.000,- (Empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan arahan pimpinan Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B, kegiatan sidang di luar gedung ini akan difokuskan di wilayah Kabupaten Landak. Adapun pelaksanaannya ditetapkan pada hari Rabu, bertempat di Jalan Afani Rani No 13 Kelurahan Raja Kecamatan Raja Kabupaten Landak. Adapun time schedule pelaksanaan sidang keliling di wilayah Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

  1.   Rabu, 15 Januari 2020
  2.   Rabu, 29 Januari 2020
  3.   Rabu, 12 Februari 2020
  4.   Rabu, 26 Februari 2020
  5.   Rabu, 11 Maret 2020
  6.   Rabu, 18 Maret 2020
  7.   Rabu, 08 April 2020
  8.   Rabu, 22 April 2020
  9.   Rabu, 06 Mei 2020
  10. Rabu, 13 Mei 2020
  11. Rabu, 10 Juni 2020
  12. Rabu, 24 Juni 2020

Dalam kegiatan sidang keliling ini, tidak hanya dilaksanakan persidangan, namun juga menerima pendaftaran perkara dan pengambilan produk pengadilan seperti pengambilan akta cerai, salinan putusan dan penetapan. 

 

Skip to content