Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu. Masyarakat diberikan kemudahan dalam mendapatkan produk hukum dan produk adminstrasi kependudukan. Dalam pelayanan terpadu ini, sedikitnya melibatkan 3 (tiga) instansi yaitu Pengadilan, Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengadilan Agama Mempawah sendiri bertugas menjalankan persidangan Isbat Nikah, produk penetapannya dapat digunakan untuk penerbitan akta nikah di KUA dan setelah mendapatkan akta nikah ini dapat digunakan untuk penerbitan akta kelahiran anak atau dokumen kependudukan lainnya di Dinas Dukcapil.

Pelayanan Terpadu ini dapat melibatkan LSM untuk mengkoordinir pendaftaran dari masyarakat setempat. Berbagai keuntungan yang akan di dapat masyarakat apabila mengikuti layanan terpadu ini, antara lain:

1. Masyarakat dalam satu kegiatan dapat mendapatkan sedikitnya 3 (tiga) produk instansi, yaitu Penetapan dari Pengadilan Agama, akta nikah dari KUA dan Akta kelahiran anak atau dokumen kepoendudukan lainnya da ri Dinas Dukcapil.

2. Biaya pendaftaran isbat nikah di Pengadilan lebih murah, yaitu hanya sebesar Rp. 96.000,-

3. Penetapan Isbat nikah pada hari itu juga bisa langsung berkekuatan hukum tetap;

Pada tahun 2019 ini, Pengadilan Agama Mempawah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) khusus untuk kegiatan pelayanan terpadu ini yang terpisah dengan sidang keliling. Pada tahun ini kegiatan pelayanan terpadu ini sudah dilaksanakan 3 kali yaitu:

No	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Perkara	Keterangan
1	19 Juni 2019	Desa Peniraman	28
2	17 Juli 2019	Desa Galang	34
3	15 Agustus 2019	Desa Parit Banjar	22

 Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

 

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :

• Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan
• Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
• Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
• Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Jam Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Mempawah :

Senin – Kamis  : Jam 08.00 – 15.00 WIB 

      Jumat          : Jam 08.00 – 13.00 WIB

Dasar Hukum :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Pengertian :

Layanan Pembebasan biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara dipengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan Pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberiman bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

Syarat-Syarat Berperkara Prodeo Tingkat Pertama :

1.    Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah melalui Meja Pendaftaran dengan melampirkan :

a.    Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepdes yang diketahui oleh Camat setempat, yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, dan atau

b.    Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

2.    Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran

3.    Berdasarkan point 2 tersebut diatas, Ketua mengeluarkan Surat Penetapan diterima atau ditolaknya Permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Jika ditolak, maka perkara diproses sebagaimana perkara biasa dan Pemohon/Penggugat diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara. Jika Permohonan diterima, maka Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran Negara.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasas

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
5. Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Anggaran Perkara Prodeo Tahun 2024

Pada tahun 2024 ini, anggaran untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah sebesar Rp. 27.400.000,- (Dua Puluh Tuju Juta Empat ratus Ribu Rupiah)

Bagi masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan Agama dan tidak mampu membayar biaya perkara, dapat menghubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama mempawah yang berlokasi di Jalan Raden Kusno No 39 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan melampirkan syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas selama anggaran masih tersedia.