Bupati Mempawah Adakan Sosialisasi Perbup No 50 Tahun 2020, Ini Beberapa Saran dari Hakim PA Mempawah

Foto: Bupati Mempawah sedang menyampaikan isi Perbup.

 

Kabar Berita || www.pa-mempawah.go.id

Mempawah – Untuk lebih menekan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Mempawah. Bupati Mempawah Hj. Erlina, S.H., M.H. mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesahatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Desease 2019.

Perbup yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2020 ini, disosialisasikan hari Kamis ini (03/0/2020) dihadapan Forkompinda, OPD, para Tokoh agama, tokoh budaya dan tokoh pemuda sekabupaten Mempawah. Bertempat di Aula Balaiurang Kantor Bupati Mempawah , Hj. Erlina mengungkapkan harapannya supaya Kabupaten Mempawah bisa kembali ke zona hijau karena saat ini Kabupaten Mempawah masih tercatat di zona kuning.

“Mudah-mudahan dengan adanya Perbup ini bisa menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mempawah, didalamnya terdapat sanksi-sanksi untuk efek jera walaupun demikian, kami tidak mau memberatkan masyarakat, tapi kalau masyarakat yang melanggar hanya ditegur lisan saja, masyarakat cenderung mengabaikan” Terang isteri  dari  Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan ini.

Pengadilan Agama Mempawah yang turut diundang dalam acara sosialisasi ini, diwakili oleh salah satu Hakimnya yakni Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan 4 (empat) masukan dan saran kaitannya dengan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Mempawah ini.

Diantara saran yang disampaikan Taufik adalah terkait pembukaan tempat ibadah, menurutnya untuk mencegah penularan virus covid-19 di tempat ibadah, Pemerintah Daerah perlu membuat kriteria terkait tempat ibadah harus melakukan apa untuk mencegah penularan covid-19 di tempat peribadahan.

“Pemda hendaknya membuat kriteria, tempat ibadah itu harus seperti apa untuk mencegah penyebaran corona ini, contoh saja di masjid, apa yang harus dilakukan masjid untuk menghindari corona ini, seperti di beberapa masjid ada yang digulung karpetnya tapi di masjid lain tidak, nah ini kan tidak ada keseragaman, coba pemda membuat kriteria dan menyebarkan himbauan kepada tempat-tempat ibadah di Kabupaten Memapwah.”
 Terang Hakim kelahiran Majalengka jawa Barat ini.

Disamping itu, ia atas nama PA Mempawah mengusulkan supaya sosialisasi perbup ini bisa di sampaikan secara lebih kreatif kepada masyarakat.

“Tidak semua masyarakat faham membaca perbup ini, ada baiknya sosialisasi ini dikerjakan lebih kreatif, contohnya lewat banner banner yang unik atau porstingan-postingan media sosial yang lebih jelas dan padat sehingga mudah difahami, terlebih saat ini efek medsosi sangat dasyat di tengah-tenagh masyarakat” Terangnya.

Tidak sampai disana, Taufik pun mengkritisi tentang teknis pemberian sanksi dalam Perbup tersebut, menurutnya siapa yang berhak menentukan seseorang diberikan hukuman kerja sosial atau denda, oleh karena itu perlu ada klasifikasi dan aturan teknis terkait ini untuk memudahkan petugas dilapaangan.

“hal yang penting untuk kami soroti adalah terkait sanksi, karena dalam perbup tersebut tidak ada kriteria seseorang diberikan sanksi teguran lisan saja, atau apa kriterianya seseorang diberi hukuman kerja sosial atau denda, hal ini akan menimbulkan gejolak dimasyarakat dan tentu saja ini berpotensi menyulitkan petugas dilapangan untuk membebankan sanksi kepada masyarakat, karenanya perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait ini” ucapnya.

Adapun usul terkahir dari Taufik adalah terkait pelaksanaan belajar tatap muka bagi anak-anak sekolah. Pada kesempatan tersebut, ia menyebutkan 4 syarat belajar tatap muka dapat kembali di buka, yaitu daerahnya sudah zona hijau, Pemda setempat memberikan ijin, daftar periksa sudah terpenuhi dan terkahir ada ijin orang tua. Oleh karenanya ia berharap dinas terkait bisa segera mendata sekolah mana yang kira-kira memungkinkan bisa dibuka, karena memang dilapangan anak-anak didik juga para orang tua sudah mulai stres dengan metode pembelajaran seperti sekarang.

“Kami berharap dinas terkait bisa mendata kira-kira sekolah mana saja yang memungkinkan untuk belajar tatap muka dan yang tidak, sehingga masyarakat setidaknya mendapat kepastian terkait pembelajaran di sekolah ini” demikian pungkasnya dihadapan para peserta sosialisasi Perbup No 50 Tahun 2020.

Sekedar informasi, Kabupaten Mempawah saat ini termasuk zona kuning, karena menurut laporan Tim Gugus Tugas Copid-19 Kabupaten Mempawah. Saat ini terdapat 2 (dua) orang yang positif corona, sehingga sampai dengan saat ini di kabupaten Mempawah yang pernah terkena positif Covid-19 berjumlah 20 orang. 18 orang lainnya sudah dinyatakan sembuh, sedangkan 2 sisanya masih positif virus Covid-19.

Hadirnya peraturan Bupati ini diharapkan bisa menekan jumlah postif corona di Kabupaten Mempawah. Adapun masyarakat bisa membaca Perbup Nomor 50 Tahun 2020 disini (Perbup No. 50 Tahun 2020) (Firzha)