Bimbingan Teknis Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak

KABAR BERITA | www.pa-mempawah.go.id

Dari tanggal 20 Juni s/d 21 Juni 2022, Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B mengikuti Bimtek tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Bimtek ini sejalan dengan keinginan dari Ditjen Badilag, yaitu meningkatkan SDM dengan mendatangkan ahli untuk menyampaikan materi, karena jika sumber daya sudah dikelola secara professional maka outputnya pun akan baik. Materi kali ini disampaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Acara ini berlangsung dari pukul 08.00 s/d 16.30 WIB. Pada hari pertama acara ini diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Mempawah, Sekretaris, dan Kasubbag Umum & Keuangan. Hari kedua diikuti Wakil Ketua Pengadilan Agama Mempawah, Panitera, dan Bendahara Penerima.

Materi pertama tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi:

• Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran.

Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

• Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.

• Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Berikut rincian IKPA & realisasi lingkup Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bulan Mei 2022.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Materi kedua ialah tentang Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.

Pengaturan PNBP memiliki dasar hukum seperti di bawah ini:

Ada 3 ruang lingkup pengelolaan PNBP:

• Penyetoran PNBP

Penyetoran PNBP ke kas negara paling lambat pada akhir hari kerja yang sama dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat atau pada hari kerja berikutnya dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau dalam hal diterima pada hari libur/hari yang diliburkan. Tempat pembayaran PNBP ialah Bank Persepsi, Pos Persepsi, Lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri. Mekanisme lainnya ialah pemindahbukuan, potongan SPM, pencatatan jurnal akuntansi, perhitungan terlebih dahulu atas Kewajiban Pemerintah sesuai kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penggunaan Dana PNBP

Penggunaan dana PNBP ditujukan dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP, kegiatan lainnya, dan atau optimalisasi PNBP. Penggunaan dana PNBP menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada pada DIPA.

• Pertanggungjawaban Pengelolaan PNBP

Ada 2 cakupan yakni Penatausahaan PNBP dan Pelaporan PNBP. Penatausahaan PNBP memiliki ruang lingkup pada instansi pengelola PNBP yakni Pencatatan pemungutan PNBP, pencatatan penyetoran PNBP, pencatatan penetapan PNBP terutang, pencatatan penagihan PNBP terutang, pencatatan pengelolaan piutang PNBP, pencatatan penggunaan dana  PNBP. Untuk Pelaporan PNBP pada instansi Pengelola PNBP mencakup Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan untuk keperluan pengelolaan/manajemen kas negara, yaitu Laporan Proyeksi PNBP. (DwiArta)