Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan

Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan

 

1. Prosedur Pengambilan Akta Cerai (AC)

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan
dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika
dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal
pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang
bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).

Syarat mengambil Akta Cerai:
1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan identitas diri baik KTP/domisili ataupun SIM.
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akta Cerai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka pemohon akta cerai harus melengkapi beberapa dokumen pendukung, yaitu :

  • Surat Kuasa Pengambilan Akta Cerai dengan meterai 10.000 ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa.
  • Surat Keterangan hubungan keluarga antara Pemberi dan Penerima Kuasa dari Kepala Desa.
  • Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa.

Untuk info pengambilan Akta Cerai KLIK DI SINI

2. Prosedur Pengambilan Salinan Putusan

Syarat mengambil Salinan Putusan:
1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan KTP Asli bahwa ia pihak berperkara dimaksud dan menyerahkan fotokopinya.
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :
Biaya salinan per lembar Rp. 500 (lima ratus rupiah per lembar)

4. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka pemohon akta cerai harus melengkapi beberapa dokumen pendukung, yaitu :

  • Surat Kuasa Pengambilan Akta Cerai dengan meterai 10.000 ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa.
  • Surat Keterangan hubungan keluarga antara Pemberi dan Penerima Kuasa dari Kepala Desa.
  • Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa.

Untuk info pengambilan Salinan Putusan atau Salinan Penetapan KLIK DI SINI