Yayasan Bantuan Hukum Mempawah Bestari Ditunjuk Sebagai Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2025

Mempawah, 02 Januari 2025 – Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B kembali melakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Yayasan Bantuan Hukum Mempawah Bestari mengenai Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Ruang Media Center Pengadilan  Agama Mempawah ini dihadiri langsung oleh Ketua (Doni Burhan Efendi, S.H.I), Wakil Ketua (Munawir, S.E.I.,M.H), Sekretaris (Abdul Ghoni, S.Ag, S.H.I), Panitera (Muhammadiyah, S.Ag), Pejabat Pembuat Komitmen (Hesti Yanuarti, ST) dan PJB Posbakum (Norika Handayani, S.E) Pengadilan Agama Mempawah serta Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mempawah Bestari (Deky Mulyadi, S.H).

Sesuai dengan nilai anggaran DIPA Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2025 untuk layanan Posbakum sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), proses pemilihan calon penyedia Posbakum Pengadilan Agama Mempawah pada tahun 2025 ini dilakukan dengan penunjukan langsung dimana Pejabat Pengadaan dapat menunjuk langsung calon penyedia Posbakum untuk memasukkan penawaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan mulai dari administrasi, kualifikasi dan biaya yang termuat di dalam Dokumen Pengadaan. Setelah melalui proses pemasukan Dokumen Penawaran, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Penawaran, Wawancara dan Negoisasi yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Desember 2024 lalu untuk menanyakan komitmen calon penyedia Posbakum, hingga dilakukannya penandatanganan SPK dan MOU pada Tanggal 02 Januari 2025 ini, akhirnya ditetapkan Yayasan Bantuan Hukum Mempawah Bestari sebagai Penyedia Layanan Posbakum Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2025. Yayasan Bantuan Hukum Mempawah Bestari merupakan mitra kerja Layanan Posbakum Pengadilan Agama Mempawah pada Tahun 2023 dan 2024 yang kemudian diberi amanah lagi untuk melanjutkan layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Mempawah pada Tahun 2025 ini.

Ketua Pengadilan Agama Mempawah, Doni Burhan Efendi, S.H.I mengharapkan dengan adanya Penandatanganan SPK dan MoU antara Pengadilan Agama Mempawah dengan Yayasan Bantuan Hukum Mempawah Bestari ini agar Posbakum kedepan lebih berperan aktif lagi karna Pengadilan Agama Mempawah menargetkan e-Court sebesar 90% pada Tahun 2025 ini, untuk mencapai target tersebut tentunya banyak hal-hal yang perlu dimaksimalkan oleh Posbakum khususnya terkait konsultasi yang dilakukan para pihak mengenai jawaban, replik, duplik karna kemungkinan besar pihak yang berperkara baru mengenal istilah perkara E-Court di Pengadilan.

Pelayanan Pos Bantuan Hukum tersebut merupakan amanat dari Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan dalam Perma tersebut adalah penyediaan Layanan Pos Bantuan Hukum. Selanjutnya, diharapkan Posbakum Pengadilan Agama Mempawah yang dijalankan oleh Yayasan Bantuan Hukum Mempawah Bestari dapat melayani masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Aga,a Mempawah dalam hal pemberian informasi dan konsultasi hukum, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. (TimRed_PA.Mpw,Ricky)