Untuk Mengetahui Objek Sengketa, Majelis Hakim PA Mempawah Kelas 1B Melakukan Pemeriksaan Setempat

KABAR BERITA | www.pa-mempawah.go.id

(26/10/2022) Majelis Hakim yang menangani perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB melakukan pemeriksaan setempat (descente) hari Rabu, tanggal 26/10/2022, terhadap objek sengketa pada perkara tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan setempat dilaksanakan di desa Sengkubang dan desa Pasir.

Foto: Majelis Hakim mencocokkan objek sengketa di lapangan

Pemeriksaan setempat tersebut dilakukan oleh Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., M.H., Ahmad Imron, S.H.I., M.H., dan Ahmad Zaki, S.H.I., M.H. selaku majelis hakim yang didampingi oleh H. Muhammadiyah, S. Ag. Selaku Panitera dan Wardiansyah, S.H.I., selaku juru sita.

Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk mengetahui jenis dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta kualitas dan kuantitas objek dimaksud. Juga untuk mencocokan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa.

Lalu, hal penting dari pemeriksaan setempat adalah untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan non executable/tidak dapat dieksekusi. Hal ini sejalan dengan konsideran dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Dalam konsideran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat disebutkan bahwa “Sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari Pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (Non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, Tanah Perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi.”

Foto: Ketua memberikan penjelasan kepada para pihak

Atas konsideran tersebut maka Ketua/Majelis Hakim bisa mengadakan Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. (pgrmd)