Tingkatkan Kompetensi Tenaga Teknis, PA Mempawah Adakan DDTK Kepaniteraan

www.pa-mempawah.go.id

MEMPAWAH – Jum’at (05/04/2024) meskipun hari terakhir masuk kantor sebelum cuti bersama Iduk Fitri, tidak mengurangi semangat tim kepaniteraan PA Mempawah mengikuti DDTK Kepaniteraan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga teknis. DDTK ini terkait pemberkasan arsip perkara dan kegiatan kepaniteraan lainnya.

Pada sambutannya, Ketua PA Mempawah (Doni Burhan Efendi, S.H.I) menyampaikan latar belakang dari diadakan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) ini yakni selain merupakan salah satu program kerja Kepaniteraan guna peningkatan kualitas kinerja di Kepaniteraan juga didasari oleh Hasil Pengawasan Bidang Triwulan I Tahun 2024.

Adapun bidang Kepaniteraan merupakan main course di suatu Pengadilan, oleh karenanya hasil kerja di kepaniteraan yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula. Produk Pengadilan adalah putusan/penetapan yang dibuat oleh Hakim, namun demikian putusan/penetapan tersebut lahir dari hasil kerja dari JS/JSp dan juga PP, karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya DDTK ini diharapkan tim kepaniteraan dapat lebih solid dan meingkatkan kualitas kinerjanya;

Selanjutnya Wakil Ketua, Ahmad Imron, SHI.MH dan Hakim, Achmad Syauqi, SHI, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mahkota Hakim berupa putusan/penetapan, mahkota PP adalah Berita Acara dan Mahkota JS adalah relaas. Ketiganya saling kait mengkait, oleh karenanya setiap orang haruslah mengerjakan dengan maksimal dan bukan hanya sekedar mengerjakan dengan istilah sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sebab ketika BA pada relaas maupun di berita acara sidang terdapat kekeliruan dapat mempengaruhi hasil putusan juga. Karena apabila Putusan/Penetapan yang dibuat oleh Hakim terdapat kekeliruan yang sifatnya fatal maka akan berakibat pada Kode Etik atau Unprofessional Conduct dari Hakim pemeriksa perkara dan trentu saja timbul preseden buruk bagi Satker itu sendiri;
2. Mengingat Hakim di PA Mempawah terbatas sehingga persidangan dilakukan dengan Hakim Tunggal. Jika dengan Majelis, dalam memeriksa berkas, Ketua Majelis di bantu oleh Hakim Anggota, maka pada Hakim Tunggal, Hakim harus ekstra kerja karena selain membuat putusan juga harus mengoreksi sendiri berkas perkara. Dalam hal ini keberadaan PP tentu saja sangat membantu kinerja Hakim;
3. Penyusunan berkas perkara haruslah kronologis, terutama dengan adanya aturan tentang perkara ecourt maka tim kepaniteraan, khususnya PP dapat mempedomani Surat Dirjan Badilag  Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara di Lingkungan PEradilan Agama secara Elektronik;
4. Perlu diadakan perbaikan/penyesuaian pada blangko yang terdapat dalam aplikasi blangko ABT. Karena sifat ABT sebagai alat bantu
5. PP/JSP maupun Hakim dalam mencetak blangko relaas, BAS maupun Putusan, maka hendaknya di baca lagi karena mungkin saja ada hal-hal yang kurang sesuai;
6. Meskipun telah ditunjuk dalam SK tentang Tim Quality Control pemberkasan perkara, namun jangan memitik beratkan tugas pada tim tersebut. Melainkan kita selalu PP maupun Hakim lah yang harus benar-benar meneliti danmemastikan bahwa isi dalam berkas perkara yang akan diminutasi sudah benar dan sesuai. Karena isi dari berkas perkara pada dasarnya merupakan Akta Otentik yang sejatinya tidak boleh diubah/otak atik semau kita. Upayakan bahwa berkas yg diminutasi sudah fix sebelum akhirnya di alih mediakan dan dijahit oleh petugas pengeliola arsip;

Semoga dengan adanya kegiatan ini kualitas pemberkasan dapat lebih baik lagi. (TimRed_PAMpw)