Area III Penataan Sistem SDM

AREA III

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Untuk membangun Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama Mempawah. Kami berkomitmen untuk selalu memperbaiki penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Mempawah. 

Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Pengadilan Agama Mempawah bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Agama Mempawah menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah:

  1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM pada Pengadilan Agama Mempawah;
  2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Pengadilan Agama Mempawah
  3. Meningkatnya disiplin, efektivitas dan profesionalitas SDM Pengadilan Agama Mempawah;

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen SDM di Pengadilan Agama Mempawah yaitu : 

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi;

  • a. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja (ABK). Kegiatanya antara lain:
  •      (1). melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK);
  •      (2). mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja.
  •       Kegiatan tersebut di lengkapi dengan data dukung sebagai berikut:
  •       - undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat,
  •       - dokumen kebutuhan pegawai, peta jabatan, ABK,
  •       - surat usulan kebutuhan pegawai.
  •  b. Penempatan pegawai hasil rekruetmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. 
  •       Penempatan pegawai hasil rekruetmen berdasarkan usulan kebutuhan pegawai yang telah disetujui Menteri PAN dan RB;
  •      Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
  •      -  dokumen persetujuan MENPAN RB dab BKN;
  •      -  Dokumen SK Penempatan Pegawai Tidak tetap (Honorer);
  •      -  SK Kolektif
  •      -  Surat perintah melaksanakan tugas dari Ketua PA Mempawah.
  •  
  •   c. Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai,
  •       (1). melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja Satker;
  •       (2). membuat laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja Satker;
  •       Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung  berupa dokumen monitoring, evaluasi kinerja pegawai baru.
  • 2. Pola mutasi internal;
  •   a). Dalam melakukan pengembangan karir pegawai telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan, serta menetapkan kebijakan untuk proses pengusulan mutasi internal untuk disampaikan pada forum baperjakat;.
  •          Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan (internal) mengacu pada pengembangan karir pegawai. 
  •          Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
  •          - undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal/rapat pimpinan.Baperjakat;
  •          - SK mutasi/Rotasi Internal; dan
  •          - Daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup.
  •     b). Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.
  •          Melaksankan rapat dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan (internal) mengacu pada kompetensi jabatan. 
  •          Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
  •          - undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal;
  •          - SK mutasi internal;
  •          - Daftar Riwayat Hidup.
  •      c). Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan  perbaikan kinerja Satker.
  •            (1). Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
  •            (2). Membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
  • Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : Dokumen monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja.
  • Pengembangan berbasis kompetensi.

3). Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

     a). Satker melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi.

           Melaksanakan rapat penyusunan analisa kebutuhan diklat/bimtek.pengembangan pegawai (tranining need analyisis) untuk pengembangan kompetensi..

            Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

            - undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal;

            - dokumen analisa kebutuhan diklat/bimtek/pengembangan pegawai (training need analyisis);

       b). Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, harus mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.

            Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

            Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

            - Undangan, notula, daftar hadir dan foto rapat;

            - dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP;

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

  1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

     a. SK Tim Analisis Jabatan

     b. Dokumen baperjakat,rotasi pegawai honorer, selain itu wewnang PTA 

         dan badilag serta sekma

     c. Undangan,Daftar Hadir , dan Notulen Rapat Baperjakat

  2. Pola Mutasi Internal

     a. Pola Rotasi penempatan antar jabatan berdasarkan SK ketua

         dalam interninstansi

     b. Yang akan menduduki jabatan mempunyai kompentensi yang

         di tetapkan sesuai dengan undang2 dan SK tentang pedoman

         rotasi mutasi internunit kerja

     c. Monev tentang pola mutasi rotasi antar jabatan (Laporannya)

  3. Pengembangan  Pegawai Berbasis Kompetensi

     a. Kebijakan ketua tentang pengembangan karir pegawai,diskusi,

         copy morning, notulen dan daftar hadir

     b. Surat Tugas, Rencana Pengembangan

     c. Sertifikasi yang dimiliki oleh pegawai

     d. Surat Penugasan Diklat, Peserta yang Mengikuti Diklat

     e. Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional, Pegawai Yang 

         Mengikuti Diklat

     f. Monev Pengembangan Kompetensi Pegawai

  4. Penetapan Kinerja Individu

     a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja

     b. Pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kasubbag

         dan Sekretaris

     c. Evaluasi Penilaian Kinerja Priodik

     d. Undangan,Foto,Daftar Hadir,Notulen,SK Role Model

  5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

     a. Kode Etik Hakim, Kode Etik PP, dan JSP Kode Etik Pegawai

  6. Sistem Informasi Kepegawaian

     a. Capture SIKEP,Profil Pegawai,dan Laporan Monitoring Bulanan