905 CEK IMPLEMENTASI AKREDITASI ASESOR EKSTERNAL SAMBANGI PA MEMPAWAH

KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 2 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melantik dua Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan Umum, hari Selasa, 8/12/2020, pukul 14.00 WIB, bertempat diruang Kusumaatmaja,lantai 14, gedung Mahkamah Agung.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276/KMA/SK/XI/2020 tanggal 25 November 2020. Adapun dua Ketua Pengadilan Banding yang dilantik yaitu :

  1. H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.  dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
  2. DR. H. ALI MAKI, S.H., M.H, dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tinggi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa”, ucap kedua Ketua Pengadilan Tinggi di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, M. Syarifuddin mengatakan bahwa hakikat jabatan sesungguhnya bukanlah kekuasaan, melainkan amanah dan tanggung jawab. Karenanya, Saya berharap Bapak-Bapak sekalian dapat hadir sebagai seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab, baik kepada publik, negara maupun kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah selalu pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW.: “Bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”. [H.R. Ahmadhttps://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8247" alt="" style="width: 1056.75px; margin: 10.5625px auto 52.8281px; display: block;" />

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung berpesan agar di era pandemi ini, salah satu tugas penting yang dapat Bapak-Bapak laksanakan adalah mengingatkan agar seluruh jajaran aparatur peradilan di bawahnya untuk dapat menerapkan disiplin protokol kesehatan, sehingga kita berharap tingkat penularan virus ini di lingkungan peradilan dapat terus ditekan.

“Mahkamah Agung sedang berada dalam proses optimalisasi peradilan modern berkelanjutan. Saya berharap Para ketua Pengadilan Tingkat banding yang hari ini dilantik kiranya untuk dapat memaksimalkan dan mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan kedinasan sehingga dapat melahirkan best practice yang dapat menjadi feedback maupun bahan pembelajaran dan pengembangan di masa mendatang”, ungkap mantan Wakil MA Bidang Yudisial.

Terakhir, KMA mengatakan bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung di lingkungan peradilan tingkat banding dan peradilan di bawahnya, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Saya berpesan agar fungsi kawal depan itu dapat terus dioptimalkan dengan mendidik masyarakat maupun aparatur peradilan tingkat pertama, sehingga permasalahan- permasalahan yang muncul di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding cukup diselesaikan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Apabila Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyelesaikannya,m aka baru Ketua Pengadilan Tingkat Banding bersurat ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Acara pelantikan ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua Umum Dharmayukti Karini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (Humas)

Prosedur Berperkara

Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah

Lebih Lanjut

Artikel Hukum

Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.

Lebih Lanjut

Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts

Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.

Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut


  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

lebihlanjut

 

Tata Cara Permohonan Informasi

informasiSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

lebihlanjut

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

lebihlanjut

Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan Keadaan Perkara
Keadaan Pegawai