Kabar Berita || www.pa-mempawah.go.id
Mempawah – Untuk menjalin kerjasama yang lebih erat, Pengadilan Agama (PA) Mempawah dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah menadatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepekatan Bersama. Hari Rabu ini (14/10/2020), bertempat di Ruang Sidang I Pengadilan Agama Mempawah, Ketua PA Mempawah Drs. H. Mahdi, S.H, M.H, dan Ketua STAI Mempawah Helmi, S.IP, M.Si menandatangani MoU tersebut.
Dalam MoU tersebut disepakati beberapa kerjasama, diantaranya terkait kegiatan Program Praktek Pengalaman Lapangan, Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Kajian Ilmiah. Dalam sambutannya, Ketua STAI Mempawah menyatakan rasa syukurnya atas kerjasama yang telah terjalin ini. Salah satu
“STAI Mempawah sangat bersyukur atas terwujudnya MoU ini, dan kami pun berterima kasih kepada PA Mempawah atas perkenannya menjalin kerjasama, dengan adanya MoU ini mahasiswa kami bisa menjalankan kegiatan praktik lapangan dan kegiatan lainnya” Terangnya.
Selain itu, Ketua PA Mempawah Drs. H. Mahdi, S.H., .H mengungkapkan bahwa dengan adanya kerjama ini, PA Mempawah sagat terbantu dengan adanya para mahasiswa yang melaksankaan kegiatan Magang di PA Mempawah.
“Dengan adanya adek-adek mahasiswa melaksanakan magang di PA Mempawah ini, tentu saja kami sangat terbantu, kami pun mencoba supaya mereka bisa mengetahui seluk beluk PA Mempawah, karenanya dalam prakteknya mereka di roling, dari kesekretariatan, kepaniteraan, supaya mereka bisa merasakan di beberapa posisi tersebut” Jelasnya.
Pengumuman
Jadwal Sidang Keliling Kab. Landak Tahun 2021(08/01/2020/2020)
Penutupan Layanan Perkara (14/12/2020)
Pengumuman Lelang TA 2020 (04/12/2020)
Penutupan Pelayanan Dan Penundaan Sidang Dalam Rangka Libur Pilkada Tahun 2020 (04/12/2020)
Penutupan Pelayanan PTSP dan Penundaan Sidang Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (03/11/2020)
Pengumuman Lainnya
Prosedur Berperkara
Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah
Artikel Hukum
Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.
Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts
Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.
e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.