1
Foto: Pimpinan PTA Pontianak sedang memberikan arahan

KABAR BERITA || www.pa-mempawah.go.id

Mempawah - Menjelang akhir tahun 2020, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak mengadakan agenda rutin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Pimpinan Pengadilan Agama Se Wilayah Kalimantan Barat. Tak ketinggalan, Pimpinan Pengadilan Agama (PA) Mempawah Kelas I B turut serta pula dalam acara Rakor ini.  Acara yang yang di selenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini, sudah di mulai sejak tanggal 6 Desember 2020 dan berkahir hari ini (08/12/2020).

Bertempat di Aula PTA Pontianak, Rakor yang diikuti oleh 40 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris dari 11 Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat di buka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak  Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH.,MH.

3

Foto: Para peserta Rakor dari seluruh Pengadilan Agama se Kalbar

 

Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama se Kalimantan Barat, baik di bidang kepaniteraan, kesekretariatan, manajemen maupun permasalahan Infoirmasi dan Teknologi khususnya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pebelusuran Perkara (SIPP). Selain itu, acara ini bertujuan juga untuk menyusun kebijakan strategis perencanaan dan program kerja tahun 2021 khususnya dalam pembangunan Zona Integritas dan Surveilance APM satuan kerja. Pengadilan Agama Mempawah sendiri tahun ini dapat mempertahankan A Excellent untuk Surveilance Assesment II Tahun 2020 ini.

2

Foto: tampak pimpinan PA Mempawah (Ketua, Wakil, Panitera dan Sekretaris)

 

Dalam mengikuti kegiatan ini, Ketua Pengadilan Agama Mempawah Drs. H. Mahdi, SH, MH mengaku mendapatkan banyak sekali ilmu dan masukan yang nantinya akan di implementasikan dan disosialisasikan pada segenap jajaran pegawai PA Mempawah.

"Alhamdulilah kegiatan Rakor ini dapat diikuti sampai selesai dan berjalan lancar, kami banyak sekali mendapatkan ilmu dan juga banyak masukan-masukan yang disampaikan oleh Pimpinan PTA Pontianak. Insyaallah kebijakan-kebiajakna strategis akan kita implementasikan tahun 2021 mendatang dan hasil dari Rakor ini pun akan saya paparkan ke segenap pegawai PA Mempawah" Tegasnya. (Hesty)

 

Prosedur Berperkara

Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah

Lebih Lanjut

Artikel Hukum

Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.

Lebih Lanjut

Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts

Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.

Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut


  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

lebihlanjut

 

Tata Cara Permohonan Informasi

informasiSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

lebihlanjut

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

lebihlanjut

Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan Keadaan Perkara
Keadaan Pegawai