WKMA BIDANG NON YUDISIAL : KY SEHARUSNYA BERDAMPINGAN DENGAN MA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM

Logo MA RI

Jakarta – Humas : KY seharusnya berdampingan dengan MA bukan malah bersaing dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto dalam acara Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2020 di Hotel Aston Marina Ancol Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mencontohkan apabila tunjangan hakim naik maka kinerja hakim juga akan meningkat dan menjaga integritasnya sehingga berkurang pengaduan dan hukuman disiplinnya. Selain itu beliau meminta agar KY bisa menambah jumlah hakim agung sesuai dengan  UU no.5 Tahun 2004 dan kondisi perkara yang ada di MA.

Selanjutnya beliau menjelaskan upaya yang sudah dilakukan MA dalam menjaga prioritas dan profesionalisme hakim melalui rekrutmen calon hakim yang akuntabel seperti pada kategori 10 lulusan terbaik melalui ujian CAT, psikotes dan wawancara.

Usai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial memberikan materi, acara dilanjutkan dengan tukar menukar cinderamata dan foto bersama para pimpinan KY. (Riska Vidya/Devi Sugara)

 

Prosedur Berperkara

Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah

Lebih Lanjut

Artikel Hukum

Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.

Lebih Lanjut

Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts

Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.

Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Mempawah memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Selanjutnya

Kemudahan Informasi

Typography Bagaimana cara anda mengetahui proses berlangsungnya perkara yang anda lakukan di Pengadilan Agama Mempawah saat ini sudah berada di ujung jari-jari anda sendiri, kemudahan itu kami berikan sebagai bentuk transparansi badan peradilan. Silahkan akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Anda...

Selanjutnya