PENGARAHAN PERSIAPAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2023 UNTUK PENGADILAN AGAMA DI BAWAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

KABAR BERITA | www.pa-mempawah.go.id

Dalam kesempatan siang ini bertempat di Media Center masing-masing pukul 13.30 WIB tanggal 7 Juni 2022, Pengadilan Agama (PA) di bawah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak mendapatkan pengarahan tentang Persiapan Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2023 dari Sekretaris PTA Pontianak yakni H. Nursani. S.H.,  Haida Rosida Harrisanty, S.Ag. (Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian) dan Hj. Dwi Sulastri, S.H. (Panitera Pengganti).

Untuk Pengadilan Agama Mempawah, acara ini diwakili oleh H. Muhammadiyah, S.Ag (Panitera), H. Idon, S.H.I. (Sekretaris), Hesti Yanuarti, S.T. (Kasubag. PTIP), dan Dini Febriselsera, S.T. (Kasubag. Umum dan Keuangan). Pagu Indikatif sendiri memiliki makna ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga.

Tahun Anggaran 2023 memiliki beberapa fokus antara lain:

• Digitalisasi arsip perkara.
• Layanan terhadap perempuan & anak di pengadilan serta penyandang disabiitas.
• Pemenuhan alat pengolah data pada pengelola PNBP (Kasir).
• Implementasi kebijakan mutasi tenaga teknis.

Selain itu, masing-masing kementerian/lembaga dalam hal ini Pengadilan Agama harus memperhatikan & mengawal apa saja yang menjadi prioritas Badan Peradilan Agama (Badilag) seperti:

• Optimalisasi e-court dan gugatan mandiri.
• Optimalisasi pembangunan Zona Integritas.
• Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
• Optimalisasi mediasi.
• Inovasi & prestasi.
• Kepatuhan pelaksanaan putusan pengadilan.
• Implementasi & Pengembangan 22 inovasi.
• Evaluasi program.

Untuk mewujudkan itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yakni:

• Monitoring: Memantau implementasi program prioritas Ditjen Badilag.
• Evaluasi: Lakukan evaluasi , jika ada hambatan segera berikan solusi.
• Kolaborasi: Satukan semua potensi untuk percepatan program.
• Kontribusi: Pusatkan perhatian dengan memberikan yang terbaik.

Selanjutnya, Pak Nursani melakukan evaluasi realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 01 (DIPA 01) & DIPA 04 kepada pejabat masing-masing Pengadilan Agama. Untuk Pengadilan Agama yang persentase realisasi sampai bulan Mei 2022 masih rendah, harus digenjot agar semester 1 tahun 2022 bisa lebih optimal dengan catatan pengelolaan anggaran harus tetap hati-hati dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pak Nursani berpesan agar awal bulan Agustus kita harus melakukan monitoring dan evaluasi anggaran per semester dengan mengupayakan realisasi harus di atas 50% per akhir Juni 2022. Untuk PA Bengkayang dan PA Sungai Raya yang masih menumpang kantor Pemerintah Daerah setempat ataupun menyewa ruko, harus segera mencari lokasi tempat & tanah yang representatif. Kemudian kalau ada kebutuhan anggaran terutama DIPA 01, segera diajukan ke PTA agar bisa dibuat usulan ke Mahkamah Agung. Untuk laporan ke Komisi Informasi semoga perjuangan yang sudah dibuat berbuah hasil yang maksimal. Sedangkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas (ZI) harus seiring sejalan, disiapkan jauh-jauh hari, melakukan update dan melengkapi data segera mungkin. Hal penting lainnya yakni review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  tahun 2022 harus dilakukan paling lambat akhir Juni 2022. Terakhir, laporan Kinerja Triwulan 2 di akhir bulan Juni 2022 segera disiapkan dan lapor ke Kinsatker Badilag & secara manual ke PTA Pontianak. (DwiArta)