Majelis Hakim PA Mempawah Tolak Dispensasi Nikah

Mempawah – Tepat pukul 10.30 siang ini, dengan memakai batik kecoklatan, Jibni bin Resong dipanggil masuk Ruang Sidang I Pengadilan Agama Mempawah. Hari ini (03/10/2019), ia akan mendengarkan pembacaan Penetapan hasil musyawarah Majelis Hakim terkait permohonannya dalam perkara dispensasi nikah atas nama anaknya Bunga (bukan nama sebenarnya).

Tampak rasa cemas di raut mukanya, sesekali Jibni menengadahkan wajahnya ke atas, sambil jari jemari tangannya mengetuk-ngetukkan ke sandaran tangan kursi, Jibni terlihat tak sabar mendengarkan penetapan Majelis Hakim.

Waktu pun tiba, Majelis Hakim yang di Ketuai oleh Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI dan Munawir, SEI serta Suraida, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota ini, siap-siap membacakan Penetapan-nya. Beberapa menit berlalu, terdengar sang Ketua Majelis membacakan pertimbangannya yang menyoroti akibat pernikahan dini dari perspektif kesehatan dan psikologi.

“Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah: (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal Mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis”. Terang Hakim lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakata ini saat membacakan penetapannya.

Tak hanya itu, Majelis Hakim pun dalam penetapannya mempertimbangkan aspek kematangan fisik, psikis maupun intelektual ketika akan menikah dan menurutnya syarat-syarat itu hanya akan di dapat bagi orang yang sudah dewasa.

Dua puluh menit berlalu, Jibni mendengarkan penetapan Majelis Hakim terkait nasib anaknya dan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah secara bulat menetapkan menolak permohonan Jibni, yang berarti Pengadilan tidak memberikan dispensasi untuk gelaran pernikahan anaknya.

Terkait ditolaknya permohonan dispenasi ini, dalam penetapan tersebut Majelis Hakim juga menasihati Pemohon supaya tidak memaksakan untuk menikahkan anaknya secara sirri.

“Menimbang, bahwa pada kesempatan ini, Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon, walaupun permohonannya ditolak, lantas jangan sampai anak Pemohon dipaksa untuk menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (nikah sirri). Karena hal itu pada ujungnya akan merugikan anak Pemohon sendiri. Hak-haknya dan juga anak keturunanya rentan tidak terlindungi oleh negara karena faktor legalitas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat” Tulis Majelis Hakim dalam Penetapannya pada halaman 20 sampai 21 dalam penetapan ini.

Pernikahan pada usia dini marak dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan hal ini merupakan problem tersendiri di tengah-tengah masyarakat, padahal peraturan perundang-undnagan sudah membatasi masyarakat perihal usia pernikahan. Dalam undang-undang perkawinan sendiri, usia anak laki-laki untuk menikah adalah setelah usia 19 tahun adapun bagi anak perempuan setelah usia 16 tahun. Namun dalam perkembangannya, pada tanggal 16 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khusus yang berkaitan dengan batas usia menikah bagi wanita, yang tadinya 16 tahun menjadi sepadan dengan laki-laki yaitu 19 tahun.