Home

PA Mempawah Gelar Pelayanan Terpadu yang Ke-11 di Tahun 2016

Perjalanan menuju Desa Dabong Kec. Kubu Kab. Kubu Raya

KUBU RAYA – Jarum jam menunjukkan angka 5 dini hari, ketika rombongan Pengadilan Agama (PA) Mempawah Kalimantan Barat melangkahkan kaki keluar rumah, Jumat (21/10/2016). Pagi itu, mereka akan melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu identitas hukum yang ke-11 di tahun 2016, yang bertempat di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.

Rombongan PA Mempawah terdiri dari 4 hakim, 4 panitera penganti, 1 jurusita pengganti dan 2 tenaga administrasi. Dari Mempawah mereka menuju Pelabuhan Rasau Jaya dengan mengendarai 2 mobil dinas. Sekitar pukul 08.00 WIB mereka tiba di pelabuhan. Di sana mereka bergabung dengan rombongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kubu Raya dan Serikat Kepala Keluarga Perempuan (PEKKA) Kalimantan Barat.

Selanjutnya mereka sama-sama menaiki speed boat yang disewa sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selama 75 menit mereka menyusuri aliran Sungai Kapuas yang tenang. Namun sesekali bergejolak ketika datang gelombang menerjang sehingga speed boat harus melompat. Sungguh perjalanan air yang menegangkan, mendebarkan dan penuh sensasi.

“Dalam tahun 2016 ini, PA Mempawah menggelar pelayanan terpadu di dua kabupaten yang menjadi wilayah hukumnya, yaitu Mempawah dan Kubu Raya. Di Kabupaten Mempawah sudah berjalan 5 kali dari 10 kali yang direncanakan, dan di Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan 6 kali dari 12 kali yang direncanakan,” kata Juru Bicara PA Mempawah, H. Fahrurrozi, kepada media ini seusai pelaksanaan pelayanan terpadu di Aula Serba Guna Desa Dabong.

Seluruh biaya pelayanan terpadu, lanjut Fahrurrozi, ditanggung oleh APBD tahun 2016. Kabupaten Mempawah menganggarkan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan Kabupaten Kubu Raya menganggarkan Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Tampak para Hakim didampingi Paniterea Pengganti sedang melakukan pemeriksaan

“Pelayanan terpadu di Dabong diikuti oleh 46 pasangan suami istri yang berasal dari Desa Dabong dan Mengkalang Jambu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh 4 hakim dalam sidang tunggal, 43 pasangan dinyatakan sah perkawinannya sehingga perkaranya dikabulkan, sedangkan 3 pasangan lainnya tidak hadir maka perkaranya digugurkan,” terangnya.

Ditambahkannya, terhadap 43 pasangan yang perkaranya dikabulkan maka saat itu juga diberikan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu dan juga akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kubu Raya untuk anak-anak mereka.

Menurut pria lulusan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK Jember) itu, pelayanan terpadu identitas hukum sangat besar manfaatnya bagi masyarakat dan perlu ditingkatkan volumenya. Karena, hingga sekarang masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta nikah.

“Pasangan laki-laki perempuan yang tidak bisa menunjukkan akta nikah dipandang tidak mempunyai hubungan perkawinan, sebagaimana dinyatakan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,” imbuh mantan aktivis Ikatan Remaja Masjid Darussalam (IRMADA) Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati itu.

Akibat tidak memiliki akta nikah, maka pasangan suami istri itu akan menemui banyak kendala. Fahrurrozi mencontohkan, akta nikah dipersyaratkan untuk mengurus akta kelahiran dan untuk mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan untuk kepentingan pengurusan waris, ibadah haji dan umroh, pinjam uang di bank dan lain sebagainya.

“Diharapkan, melalui kegiatan pelayanan terpadu ini, sekaligus menjadi sosialisasi dan ajang kampanye kepada mereka yang belum menikah supaya mencatakan pernikahannya di KUA. Karena ternyata tidak enak hidup tanpa identitas hukum, apalagi hidup di negara hukum,” pungkasnya. (ahru)