PA Mempawah menyelenggarakan Pelayanan Itsbat Nikah Terpadu

Pengadilan Agama Mempawah bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Mempawah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menyelenggarakan kegiatan Isbat Terpadu di desa Sungai Bakau Besar Darat, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah pada 25 – 26 Agustus 2022.

Pada sidang Isbat Terpadu kali ini dihadiri oleh tiga Hakim dan empat orang Panitera Pengganti. Selain itu dihadiri juga dari unsur Kemenag dalam hal ini Kantor Urusan Agama Sungai Pinyuh dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mempawah.

Pada sidang Itsbat terpadu kali ini Pengadilan Agama Mempawah menangani 15 perkara. Dari 15 perkara tersebut, sembilan perkara dapat dikabulkan, satu perkara tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke), tiga perkara ditolak, satu perkara gugur, dan satu perkara dicabut.

Sidang Itsbat nikah dilaksanakan untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat namun tidak tercatat di kantor urusan agama. Adapun ketentuan mengenai Itsbai Nikah sudah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah terpadu merupakan salah satu program dari Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang sudah melangsungkan pernikahan siri agar bisa diakui pernikahannya dan bisa memiliki Akta Nikah. Ketersediaan Akta Nikah bagi pasangan suami isteri menjadi sangat penting karena itulah bukti bahwa pernikahan telah dilangsungkan secara hukum.

Dalam sidang Itsbat Terpadu, menurut Hakim PA Mempawah Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. menerangkan “Terpadu dalam satu kegiatan apabila pernikahannya disahkan, pihak mendapatkan penetapan itsbat nikahnya oleh Pengadilan Agama yang kemudian diterbitkan akta nikah oleh KUA dan terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah diitsbatkan akan mendapat akta kelahiran anak. Dengan disahkan pernikahannya para pihak mendapatkan kepastian hukum status pernikahannya”.

Penyelenggaraan sidang Itsbat Terpadu tentunya bisa memudahkan masyarakat untuk memperoleh status hukum pernikahannya karena masyarakat tidak perlu repot mengurus persidangan di Pengadilan dan tidak perlu datang ke kantor KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini tentunya bisa menghemat anggaran yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.