header pampwoke 3

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Mempawah Kelas I.B || Selamat Datang di Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM)   || Dirgahayu Republik Indonesia Ke-74 / 17 Agustus 2019 “SDM UNGGUL INDONESIA MAJU”   || Dirgahayu Mahkamah Agung RI Ke-74 / 19 Agustus 2019   ||Dapatkan Informasi yang anda butuhkan melalui Website ini atau dapat menghubungi Nomor Kontak yang tersedia  || Jam Kerja, Senin : Pukul 08.00 - 16.30 Wib, Istirahat Pukul 12.00 - 13.00 Wib, Jum'at : Pukul 08.00 - 17.00 Wib, Istirahat Pukul 12.00 - 13.00 Wib.

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

ZONA INTEGRITAS (ZI)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas.Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan, Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Minutasi dalam Satu Hari (One Day Minutation), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (One Day Publish), Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

PROGRAM PRIORITAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Link Webiste : SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Whistleblowing

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online

 Selengkapnya

e-Court

              

  

Alasan Penolakan Infromasi

Written by adm pa. Posted in Uncategorised

Written by adm pa. Hits: 1157Posted in Uncategorised

 

1.    Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

a.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;

b.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f.     Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

g.    Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h.    Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;

i.      Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

j.      Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.    Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

a.    Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;

b.    Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

c.    DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

d.    Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

e.    Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;

f.     Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan

g.    Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.

3.    Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

 

 

 

  • Whistleblowing
  • e-Court
  • Layanan Gratis

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Link Webiste : SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Read More

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online

 Selengkapnya

Read More

PENGUMUMAN

NOMOR : W14-A3/156.a/HM.00/I/2019

TENTANG

LAYANAN BERPERKARA SECARA PRODEO (TANPA BIAYA) DAN 

PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Read More

Bantuan Hukum (Posbakum)

timbangan hukum png 1

Bagi Masyarakat yang kurang mampu dan memerlukan pendampingan di dalam proses berperkara dapat berkonsultasi kepada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Mempawah secara Gratis. Selengkapnya

Pembebasan Biaya (Prodeo)

gratis 2

Layanan Perkara Prodeo ialah layanan berperkara secara Gratis bagi masyarakat kurang mampu, dengan kriteria di link berikut ini. Selengkapnya

Pelayanan Terpadu (PTSP)

ptsp 2

One Stop Service, Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Mempawah berkomitmen untuk melayani secara Cepat, Mudah dan Sederhana. Selengkapnya