Zona Integritas

Area 2 Penataan Tata Laksana

Diposting pada 7 April 2021

AREA II

PENATAAN TATA LAKSANA

Dalam pembangunan Zina Integritas Menuju WBK/WBBM, Pengadilan Agama Mempawah terus membenahi Penataan tatalaksana. Penataan Tata Laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada ZI menuju WBK/WBBM.

Adapun Target yang ingin dicapai:

1). Meningkatnya penggunaan IT dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Mempawah menuju WBK/WBBM

2). Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Mempawah menuju WBK.

3). Meningkatnya kinerja Pengadilan Agama Mempawah menuju WBK/WBBM.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Agama Mempawah melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

(1). Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya tekah dilakukan:
a. Prosedur operasional tetap mengacu kepada tugas dan fungsi Pengadilan Agama Mempawah di Lingkungan Mahkamah Agung;
1). Unit Pusat membuat SOP mengacu pada proses bisnis instansi;
2). Pengadilan Agama Mempawah membuat SOP yang merupakan turunan dari SOP yang diterbitkan Mahkamah Agung’
3). Pengadilan Agama Mempawah membuat SOP inovasi. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
– dokumen SOP Satker; dan
– dokumen SOP Inovasi yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Aama Mempawah;

b. Prosedur operasional Satker telah diterapkan. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesiao SOP dengan pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

– Capture pemasangan /Informasi tentang alur atau prosedur pelayanan; dan

– Foto kegiatan layanan.

c. Prosedur operasional satker telah dievaluasi.

(1). melakukan evaluasi SOP

(2). membuat laporan hasil evaluasi SOP.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen hasil evaluasi serta tindak lanjutnya.

(2). Penggunaan E-Office.

Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

a) Sistem pengukuran kinerja satker menggunakan teknologi informasi.

b) Manajemen SDM menggunakan teknologi informasi

c) Pelayanan publik menggunakan teknologi informasi

d) telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik.

(3). Keterbukaan informasi publik.

Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Mempawah meliputi:

a). Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di Pengadilan Agama Mempawah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b). Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Evidence Area II Penataan Tata Laksana

1.Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

a. SOP Diseleraskan Dengan Permenpan, Persekma

No. 1 dan 2 Tahun 2012, SOP Peradilan Agama

Mempawah

b. Monev SOP

c. Reviu SOP

2. Penggunaan E-Office

a. KOMDANAS, SIADPA, Laporan Perkara, Aplikasi

Minutasi perkara, Aplikasi Pemanggilaan JSP, Aplikasi

Pengembalian sisa panjar dan aplikasi PNBP

b. SIADPA, SIPP, Aplikasi Minutasi Perkara, Aplikasi

pemanggilan JSP, Aplkasi Pengembalian Sisa Panjar,

Aplikasi PNBP

c. SIADPA, Aplikasi menghitung panjar biaya Perkara

aplikasi bercode Perkara dll.

d. Laporan Monev Hakim pengawas Bidang Setiap bulan

3. Keterbukaan Informasi Publik

a. SK KMA 11-114 (Sosialisasi,internalisasi,evaluasi dan

data dukung relevan rencana tindak lannjut) SK PPID,

Laporan PPID, SK KMA No. 26

b. Laporan Pelaksanaan SK KMA 11-114 (Sosialisasi,internalisasi,evaluasi dan

data dukung relevan rencana tindak lannjut) SK PPID,

Laporan PPID, SK KMA No. 26

Area 1 Manajemen Perubahan

Diposting pada 4 April 2021

AREA I

MANAJEMEN PERUBAHAN

Seluruh aparatur Pengadilan Agama Mempawah memiliki komitmen dalam melaksanakan Pembangunan Zona Intergitas Menuju Wilayah Bebas Dari Kourupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan adanya Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk perubahan mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set) setiap individu apartur Pengadilan Agama Mempawah. Dengan menerapkan manajemen perubahan ini, diharapkan dapat tercapai hal-hal sebagai berikut:

Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Mempawah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Mempawah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
Menurunnya risiko kegagalan yang disbebakan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Untuk mengimplementasikan manajemen perubahan ini, Pengadilan Agama Mempawah telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Kerja

Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi di 6 area Perubahan (6 Komponen Pengungkit). Tim kerja akan menjadi motor dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Membentuk Tim Kerja WBK/WBBM;
Penentuan anggota Tim selain pimpinan, dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, untuk merealisasikan hal ini, dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokumen rencana pembanguna ZI adalah program, kegiatanan dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melalukan perubahan yang berisi target, waktu, dan hasil yang ingin dicapai disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, dengan kegiatan sebagai berikut:

Membuat dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Dalam dokumen pembangunan ZI harus ada target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI yaitu hasil yang ingin dicapai pada tiap-tiap kegiatan. Program yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan yang membawa dampak ke arah yang lebih baik dengan cara:
Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai;

3). PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBAGUNAN WBK/WBBM

Proses pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ini selalu dipantau dan dimonotroing secara kontinyu dalam rangka pencapaian target pembangunan ZI pada tiap-tiap komponen, melalui kegiatan:

Kegiatan poembangunan sudah dilaksankaan sesuai dengan rencana;
Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas;
Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

4). PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas korupsi melalui upaya:

Pimpinan harus berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangungan ZI;
Pembentukan agen perubahan;
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di Lingkungan pengadilan Agama Mempawah
Keterlibatan seluruh anggota dalam pembangunan ZI menuju WBK;

Evidence Area I Manajemen Perubahan

1.Tim Kerja

a. SK Tim Zona Integritas.

b. Pemilihan Tim ZI , Penetapan Kriteria Anggota ZI,

Undangan,Notulen Rapat , dan Daftar Hadir.

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

a. Dokumen Rencana ZI dan Lampirannya.

b. Peraturan Tentang Pencegahan Korupsi, Target

Kegiatan ZI dan Matrik Kerja.

c. Pencanangan ZI, Piagam Pencanangan ZI, Fakta

Integritas,Website,Spanduk Pamplet dan Baner.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

a. Laporan Pelaksanaan ZI

b. Laporan Monev ZI

c. Laporan Hasil Tindak Lanjut Monev ZI

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

a. SK Role Model, Kriterian Role Model,dan Pemilihan

Role Model Berupa Angket.

b. SK Agen Perubahan dan Kriteria Agen Perubahan.

c. Sosialisasi Tentang Budaya Kerja, Pamplet atau Baner

Budaya Kerja, SOP Pelayanan, dan SOP Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja.

d. Notulen Rapat, Pembangunan ZI, Daftar Hadir

Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Diposting pada 28 Mei 2020

AREA VI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Agama Mempawah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang akan dicapai :

Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman dan lebih mudah dijangkau)
Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi pelayanan;
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut terdapat beberap indicator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

1) Standar Pelayanan

1) Terdapat standar pelayanan, sesuai dengan peraturan menteri PAN RB nomor 15 Tahun 2014.
2) Standar pelayanan telah dimaklumatkan;
3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
4) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP

Kegiatan kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen standar layanan, capture maklumat standar layanan di tempat layanan, dokumen SOP pelaksanaan standar layanan, dokumen reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

2) Budaya Pelayanan Prima

Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada pegawai
Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak, media social, website dll.
Telah terdapat sistem punishment (sanksi) dan reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan;
Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi;
Terdapat inovasi pelayanan;

3) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Telah dilakukan survei kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan (6 bulan sekali);
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka di umumkan mellaui website, media sosial, papan pengumuman dll.
Dilakukan tindak lanjut atas hasil suvei kepuasan masyarakat;

EVIDEN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.Standar Pelayanan

a. SK KMA 144 2007, SK KMA 144 2011, SK KMA NO 26

th 2012 ttg standar pelayanan publik dll

b. Standar Percepatan pelayanan (one day court service,

one day minutering) telah di publikasikan pada wibesite

dan pada bener2 dan pamflet di pengadilan

c.SOP Standar pelayanan pengadilan dalam Bentuk SOP masing2 bagian

d. Adanya SOP lama dan SOP yang telah direview

2. Budaya Pelayanan Prima

a. Notulen rapat bulanan yang membahas ttg penerapan budaya pelayanan

prima, dan laporan elaksanaan bimtek2 terkait penerapan budaya pelayanan

prima

b. Adanya website,adanya banner, dan pamflet yang di pasang pada ruang tunggu

c. Adanya reward yang dijadikan role model, adanya pemberhentian pegawai

yg melanggar disiplin pegawai

d. adanya layanan one gate service, terdapat layanan terpadu berupa penerimaan tamu

dan prosedurnya, EDC Bank.

e. Barcode Perkara

3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

a. Survei dilakukan secara berkala pertahun

b. ada di website

c. Ditindak Lanjuti dengan Rapat

Area V Penguatan Pengawasan

Diposting pada 28 Mei 2020

AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Mempawah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Target yang ingin dicapai :

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.
Mempertahankan predikat WTP dari WBK
Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang

Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indicator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

1. Pengendalian Gratifikasi.

Pengadilan Agama Mempawah telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi

Melaksanakan public campaign dilokasi layanan melalui pemasangan spanduk, banner, dan media public campaign
Pengadilan Agama Mempawah telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi:
Membentuk unit pengendali gratifikasi
Memasang kamera CCTV online pada area layanan.

2. Penerapan SPIP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

Membangun lingkungan Pengendalian
Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.
Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait;

3. Pengaduan Masyarakat.

Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan;
Hasil penanganan pengaduan masaryarakat ditindaklanjuti;
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti;

4. WBS (Whistle Blowing System)

a) WBS sudah di internalisasi kepada seluruh pegawai;
b) WBS telah diterapkan
c) Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WBS
d) Hasil evaluasi atas penerapan wbs telah ditindak lanjuti

5. Penanganan benturan kepentingan

Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan kepada eluruh pegawai;
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan;
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan telah ditindak lanjuti;

V. PENGUATAN PENGAWASAN

1. Pengendalian Gratifikasi

a. Sosialisasi publik copaigh, notulen dan absensi

b. SK, Ketua Tentang Tim Penanganan gratifikasi, SOP gratifikasi,

SK ketua tentang pedoman gratifikasi dll

2. Penerapan SPIP

a. Rencana Kerja SPIP

b. Membuat Peta Resiko SPIP setiap SOP

c. Melakukan Monitor dan evaluasi, jadwal pengawasan, SOP

d. Kegiatan Pendalaman SPI, Notulen dan Daftar Hadir

3. Pengaduan Masyarakat

a. Register Pengaduan, SK Tim Pengaduan Masyarakat,

SOP Pengaduan

b. Meneruskan Pengaduan ke PTA (Surat Pengantar)

c. Membuat Laporan monitoring dan evaluasi penanganan

pengaduan, jadwal Monev

d. Laporan Tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan

4. Whistle-Blowing System

a. Undangan, Notulen , dan Daftar Hadir serta Foto

b. SK Ketua tentang Whistle blowing system, SOP whistle blowing System

c. Monev Whistle blowing system

d. Membuat Laporan Tindak Lanjut penanganan whistle blowing system

5. Penanganan Benturan Kepentingan

a. SK Ketua tentang penanganan benturan kepentingan

b. Notulen rapat sosialisasi tentang benturan kepentingan, daftar hadir

c. SOP tentang penanganan benturan kepentingan

d. Laporan evaluasi dan monitoring benturan kepentingan

e. Laporan tindak lanjut benturan kepentingan

Area IV Penguatan Akuntabilitas

Diposting pada 28 Mei 2020

AREA IV

PENGUATAN AKUNTABILITAS

Dalam pembangunan Zona Integritas ini, Pengadilan Agama berusaha untuk membangun penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Agama Mempawah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Mempawah

Target yang ingin dicapai pada area ini adalah:

Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keterlibatan pimpinan.

a. Pimpinan harus terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan.
Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama Mempawah.
b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja, melalui rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil yang di pimpin oleh Pimpinan Pengadilan Agama Mempawah.
c. Pimpinan harus selalu memantau capaian kinerja secara berkala setiap bulan yang di pimpin oleh pimpinan Pengadilan Agama Mempawah

EVIDEN TERKAIT:

a. Rapim Dilengkapi dengan absensi dan notulen rapat dan rencana permintaan

b. Rapim Dilengkapi dengan absensi dan notulen rapat atas penetapan kinerja

c. Laporan pemantauan kinerja peradilan seperti penyelesaian perkara, minutasi,upload putusan, SIPP dll

2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

a). Menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (renja) tahunan, rencana strategis (renstra) 5 tahunan.
Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek dan rencana strategis serta penetapan kinerja (Perjanjian kinerja).
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen renja, dokumen renstra, dan dokumen penetapan kinerja (perjanjian kinerja).
b). Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil meliputi:
(1). Membuat turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan public (penetapan standar layanan, budaya layanan prima, survey kepuasan masyarakat).
(2). Membuat turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen turunan renja yang mendukung peningkatan layanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi.
c). Indikator kinerja utama (IKU)
(1). Memiliki IKU yang ditetapkan organisasi.
(2). Membuat IKU tambahan sesuai dengan karakteristik satuan kerja yang mendukung peningkatan pelayanan public.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen IKU dan IKU tambahan.
d) Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART). kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen IKU tambahan yang SMART dan Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak/Badan Pengawasan MA;
e) Laporan kinerja disusun tepat waktu.
Menyusun LKJIP secara tepat waktu (bulan Februari pada tahun berikutnya). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen LKJIP, surat permintaan LKJIP.
f) Laporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerjanya. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa dokumen LKJIP
g) Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan pegawai dalam bintek/sosialisasi penyusunan LKJIP. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung dokumen laporan bintek/diklat/sosialisasi penyusunan dokumen LKJIP.
f) Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten:

(1). Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas.

(2). Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat piagam penyusunan LKJIP.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung daftar pegawai yang telah mengikuti diklat.

EVIDEN TERKAIT:

a. Dokumen SAKIP, RKAKL, Renstra, RKT, Tapkin dan LKJIP

b. Seluruh Dokumen PKT, RKAKL , Renstra, RKT, dan IKU telah berorientasi hasil (penyelesaian perkara) untuk dibagian teknis maupun umum.

c. Dokumen berupa IKU yang di tetapkan oleh ketua pengadilan berorientasi pada penyeleaian perkara dan pelayanan publik

d. Dokumen Indikator Kinerja berisi penyelesaian perkara (Specifik), yang penyelesaiannya bisa di ukur, persentase pencapaiannya (dalam minutasi perkara) sebesar 90%,

e. laporan kinerja di susun setiap awal tahun

f. laporan bulanan penyelesaian perkar, laporan perkara upload putusan pada aplikasi SIPP berisi kendala dan action plan

g. SK, Surat Tugas dan atau Usulan Pelatihan oleh masing-masing pengadilan yang sesuai dengan bidangnya

h. SK Tim Pengelola akuntabilitas kinerja di lakukan oleh pimpinan/ pegawa yang sudah mengikuti pelatihan mengenai LAKIP/SAKIP

Area III Penataan Sistem SDM

Diposting pada 28 Mei 2020

AREA III

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Untuk membangun Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama Mempawah. Kami berkomitmen untuk selalu memperbaiki penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Mempawah.

Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Pengadilan Agama Mempawah bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Agama Mempawah menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah:

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM pada Pengadilan Agama Mempawah;
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Pengadilan Agama Mempawah
Meningkatnya disiplin, efektivitas dan profesionalitas SDM Pengadilan Agama Mempawah;

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen SDM di Pengadilan Agama Mempawah yaitu :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi;

a. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja (ABK). Kegiatanya antara lain:
(1). melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK);
(2). mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja.
Kegiatan tersebut di lengkapi dengan data dukung sebagai berikut:
– undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat,
– dokumen kebutuhan pegawai, peta jabatan, ABK,
– surat usulan kebutuhan pegawai.
b. Penempatan pegawai hasil rekruetmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
Penempatan pegawai hasil rekruetmen berdasarkan usulan kebutuhan pegawai yang telah disetujui Menteri PAN dan RB;
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
– dokumen persetujuan MENPAN RB dab BKN;
– Dokumen SK Penempatan Pegawai Tidak tetap (Honorer);
– SK Kolektif
– Surat perintah melaksanakan tugas dari Ketua PA Mempawah.
c. Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai,
(1). melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja Satker;
(2). membuat laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja Satker;
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen monitoring, evaluasi kinerja pegawai baru.
2. Pola mutasi internal;
a). Dalam melakukan pengembangan karir pegawai telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan, serta menetapkan kebijakan untuk proses pengusulan mutasi internal untuk disampaikan pada forum baperjakat;.
Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan (internal) mengacu pada pengembangan karir pegawai.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
– undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal/rapat pimpinan.Baperjakat;
– SK mutasi/Rotasi Internal; dan
– Daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup.
b). Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.
Melaksankan rapat dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan (internal) mengacu pada kompetensi jabatan.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
– undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal;
– SK mutasi internal;
– Daftar Riwayat Hidup.
c). Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Satker.
(1). Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
(2). Membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : Dokumen monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja.
Pengembangan berbasis kompetensi.