Peraturan & Kebijakan MA RI

PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI YUDISIAL WILAYAH BANGKA BELITUNG, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG DAN BENGKULU (Oleh Ketua Mahkamah Agung RI, September 2019)

PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI YUDISIAL WILAYAH BANGKA BELITUNG, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG DAN BENGKULU (Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, September 2019)

TATA KELOLA KESEKRETARITAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YUANG AGUNG (Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanjung Pandan-13 September 2019)

EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENJELASAN MASALAH PENCATATAN SIPIL

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.

Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Judul atau Nama dari publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitannya misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2006.

Penerbitkan buku tersebut biasanya dilakukan setiap tahun. Sedangkan putusan yang diterbitkan oleh Puslitbang adalah hasil kajian atau penelitian terhadap putusan suatu kasus yang dianggap menarik. Penerbitan oleh Puslitbang ini belum dilakukan secara reguler. Sayangnya jumlah eksemplar cetakannya dibatasi, yakni disesuaikan dengan jumlah hakim yang ada di seluruh Indonesia dan jumlah perpustakaan yang akan dikirimi publikasi tersebut.

Berikut merupakan contoh Kumpulan Yurisprudensi dalam bidang perkara Perdata, silahkan UNDUH DISINI atau silahkan kunjungi JDIH Mahkamah Agung RI DISINI

Catata: 

 PERTIMBANGAN/NASEHAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
2. Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK.
3. Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
4. Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
5. Bahwa Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan.
6. Putusan MA tidak berlaku surut.
7. Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
8. Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.
10. Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.
11. Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.

 {/slider}

Peratusan Sekretaris Mahkamah Agung RI yang Lain KLIK DISINI 

Keputusan Mahkamah Agung RI Lainnya KLIK DISINI

Surat Edaran Mahkamah Agung yang Lain KLIK DISINI

Untuk mencari PERMA lainnya, silahkan cari DISINI