Bimtek Hari Pertama: Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Session 1)

Kabar Berita || www.pa-mempawah.go.id

Mempawah – Hari pertama Bimtek Yustisial membicarakan terkait dua hal, yaitu Gugatan Sederhana dan Persidangan Elektronik. Pada session 1, materi yang disuguhkan adalah terkait Gugatan Sederhana Dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Materi ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. M. Shaleh, M.Hum.

Dalam pemaparannya, Drs. M. Shaleh, M.Hum. menyatakan gugatan sederhana ini bermula dari lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015. Pada awalnya Perma ini diperuntukkan sebagai pedoman beracara di lingkungan Peradilan Umum. Seiring dengan berjalannya waktu, lahirlah Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dan sampai dengan saat ini,  lahirlah Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang melengkapi aturan-aturan sebelumnya.

Tidak semua perkara dapat diajukan secara gugatan sederhana, untuk dapat diajukan dengan sistem gugatan sederhana, terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi antara lain: (1). Nilai gugatan maksimal lima ratus juta rupiah, (2). terdapat Wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum, (3.) Para Pihak Tidak Boleh lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan yang sama, 4). tempat tinggal Tergugat harus diketahui alamatnya dengan jelas, (5). Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, (6). Tidak Termasuk sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Selain itu, terdapat kekhasan dalam beracara secara gugatan sederhana yaitu Penggugat wajib melampirkan bukti surat, Tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi , intervensi, replik, duplik dan kesimpulan, penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama dan Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di penagdilan Agama secara elektronik.

Sistem beracara dengan gugatan sederhana ini pun ternyata memiliki beberapa keuntungan, antara lain: (1). Penyelesaian perkara yang relatif singkat, yakni hanya dibatasi maksimal 25 hari kerja saja, (2). Proses lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan beracara biasa. Dan (3) dari segi upaya hukum, hanya terdapat verzet dan keberatan dari para pihak.

Penyelsaian Gugatan Sederhana ini bermula dari proses pendaftaran. Pada tahap ini Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang sudah ditentukan. Selain itu, Penggugat diwajibkan melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir. Setelah selesai pendaftaran, Ketua Pengadilan melalui petugas kasir menaksir panjar biaya perkara. Tahap selanjutnya, Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal, sedangkan Panitera menunjuk Panitera Pengganti.

Berbeda dengan sidang biasa pada umumnya, dalam perkara gugatan sederhana, terdapat pemeriksaan pendahuluan, dalam tahap ini Hakim tunggal memeriksa perkara yang diajukan tersebut, apakah memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana atau malah perkara biasa. Apabila Hakim tunggal memutuskan perkara yang diajukan tersebut memenuhi kriteria gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang. Namun apabila hakim berpendapat perkara yang diajukan tersebut bukan perkara gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan  penetapan bukan gugatan sederhana sehingga mencoret perkara tersebut dari register dan mengembalikan sisa uang panjar kepada Penggugat.

Memasuki pemeriksaan pokok perkara, apabila Penggugat yang sudah dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, Hakim dapat menjatuhkan putusan gugur meskipun Kuasa Hukumnya hadir. Hal ini karena fungsi Kuasa Hukum dalam pemeriksaan gugatan sederhana hanya sebatas mendampingi bukan sebagai wakil dari pihak berperkara. Bagaimana dengan kehadiran Tergugat? Apabila Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dipanggil untuk kedua kalinya, bilamana pada sidang kedua tidak hadir lagi, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Namun apabila pada saat sidang pertama Tergugat hadir dan pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir, maka perkara diputus secara kontradiktor.

Dalam gugatan sederhana ini, Hakim wajib berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana dan turut berupaya menyelesaikan perkara secara damai, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh.

Dalam pemeriksaan persidangan, pada saat sidang pertama hakim wajib mendamaikan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 25 hari (kerja) sejak sidang pertama. Apabila ketika sedang proses persidangan terjadi perdamaian antara Pengguat dan Tergugat, maka hakim membuat putusan perdamaian.

Proses yang tak kalah pentingnya dalam gugatan sederhana adalah pembuktian. Apabila bukti dari Penggugat (yang sudah diajukan pada saat pendaftaran) diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lebih lanjut. Namun apabila bukti yang diajukan penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat harus membuktikan bantahannya.

Berbeda dengan acara biasa, dalam gugatan sederhana, upaya hukum dari hasil putusan gugatan sederhana ini adalah verzet apabila putusan yang dijatuhkan verstek. Namun bila kedua belah pihak hadir,  Tergugat dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan akte keberatan. Permohonan keberatan ini sendiri harus diajukan paling lama 7 hari setelah putusan diucapkan. Atas keberataan tersebut, Tergugat harus menyampaikan memori keberatan maksimal 3 hari sejak permohonan diterima. Hasil dari Putusan keberatan ini bersifat putusan akhir dan tidak ada banding, kasasi maupun PK.