Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Tahun 2023 Dan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2022

Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Tahun 2023 dan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2022

KABAR BERITA | www.pa-mempawah.go.id

Mempawah (26042022) – Hari ini Selasa, 26 April 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Tahun 2023 Dan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2022 secara daring yang dimulai pukul 09.00 WIB.

Bertempat di ruang Media Center masing-masing satuan kerja, Pengadilan Agama Mempawah diwakili oleh H. Idon, S.H.I. (Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran) & Dwi Arta, S.E. (Staf Sub Bagian PTIP).

Materi pertama tentang Persiapan Penganggaran dan Tata Cara Revisi Anggaran disampaikan oleh Eko Supriyanto, perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Republik Indonesia. Pada Realisasi Anggaran Unit Ditjen Badilag ada beberapa catatan:

• Dalam 4 tahun terakhir, realisasi anggaran Ditjen Badilag memperlihatkan kinerja yang sangat baik.
• Pagu yang rata-rata meningkat tiap tahun diimbangi dengan kinerja realisasi yang baik.
• Pada tahun 2020 realisasi anggaran per output rata-rata di atas 95%, kecuali output Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayat dilingkungan Peradilan Agama terserap hanya 69% dan Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu terserap 94%.
• Pada tahun 2021 dengan kinerja yang baik, realisasi yang tidak maksimal kembali dari RO Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayat yang hanya terserap 82% dan sumber dana PNBP yaitu untuk RO Bimtek/Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBP yang hanya terserap 88%.

Realisasi dan Pagu Indikatif dapat kita lihat pada ilustrasi di bawah ini.

Untuk perihal revisi ada yang ingin disampaikan oleh Eko yaitu revisi ialah sesuatu yang dibutuhkan, bukan diinginkan, dan mohon maaf bukan juga karena masalah selera, seperti selera pimpinan, karena hal itu bisa merepotkan. Revisi bila perlu diminimalisir.

Materi kedua disampaikan oleh Ardi Artopo yang juga perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Republik Indonesia yaitu tentang Tata Cara Revisi Anggaran sesuai PMK Nomor 199/PMK.02/2021, memiliki 3 ruang lingkup yakni:

• Revisi dalam hal Pagu Anggaran Berubah

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN, termasuk pergeseran rincian anggarannya.

• Revisi dalam hal Pagu Anggaran Tetap

Perubahan rincian belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) bagian anggaran Kementerian/Lembaga atau BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan.

• Revisi Administrasi

Revisi yang disebabkan oleh perbaikan/ralat/koreksi administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi.

Untuk ketentuan umum pelaksaan revisi DIPA, Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan dan/atau DIPA BUN Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan. Untuk pengendalian dan pengamanan belanja negara, Menteri Keuangan dapat melakukan pembatasan Revisi Anggaran, dilakukan dengan:

• Memperhatikan pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga.
• Larangan penambahan alokasi anggaran atas Program/Kegiatan/KRO/RO yang termasuk dalam kebijakan Penyesuaian Belanja Negara.

Penyusunan Revisi Anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN dan/atau kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu. Adapun alurnya ialah sebagai berikut :

Materi ketiga kembali disampaikan oleh Ardi Artopo yakni tentang petunjuk Manual Revisi Anggaran pada aplikasi SAKTI. Panduan menggunakan aplikasi SAKTI dapat didownload dari Play Store dengan kata kunci Panduan SAKTI. Demikian kegiatan hari ini semoga mampu membantu dan memberikan pengetahuan serta manfaat untuk kita semua. (DedeArta)