Future is Now : Peluncuran Aplikasi E-BIMA MA RI

 WhatsApp Image 2021 10 13 at 08.23.582

KABAR BERITA || www.pa-mempawah.go.id

MEMPAWAH (11/10/2021) - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H., M.H., secara resmi meluncurkan dan meresmikan aplikasi e-BIMA V.1.0 (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) pada Senin, 11 Oktober 2021. Acara ini diikuti juga oleh Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB secara virtual di Ruangan Media Center dan dihadiri Bapak Panitera H.Muhammadiyah, S.Ag, Bapak Sekretaris H. IDON, S.H.I, Ibu Kasubag Umum dan Keuangan Dini Febri Selsera, S.T. dan CPNS Dotty Isyfuana, A.Md.

Aplikasi e-BIMA merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga memudahkan para Pimpinan satker dalam melakukan MONEV (Monitoring dan Evaluasi) secara akurat dan real time.

WhatsApp Image 2021 10 13 at 08.23.58

Aplikasi ini dimaksudkan untuk  membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memiliki tiga fungsi sebagai berikut :

  1. Mitigasi pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko-risiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan;
  2. Menjadi dasar bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan dan perubahan Pagu Anggaran;
  3. Sebagai dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran berbasis reward and punishment

Untuk memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan keuangan, maka e-BIMA telah dibekali dengan 6 (enam) fitur utama, yaitu:

  1. Pagu alokasi anggaran yang menyajikan data mutakhir Pagu Anggaran Mahkamah Agung dan setiap satuan kerja di empat lingkungan peradilan :
  2. Realisasi DIPA yang menampilkan data realisasi anggaran secara berkala dan realtime;
  3. Realisasi PNBP guna memantau penerimaan dan realisasinya;
  4. Capaian kinerja seluruh satuan kerja dalam pengelolaan anggaran;
  5. Perbendaharaan yang mencakup data pertanggungjawaban UP secara berjenjang; dan
  6. Keuangan perkara yang memuat menu terkait kondisi rekapitulasi keuangan perkara