AREA II

PENATAAN TATA LAKSANA

Dalam pembangunan Zina Integritas Menuju WBK/WBBM, Pengadilan Agama Mempawah terus membenahi Penataan tatalaksana. Penataan Tata Laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada ZI menuju WBK/WBBM.

Adapun Target yang ingin dicapai: 

1). Meningkatnya penggunaan IT dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Mempawah menuju WBK/WBBM

2). Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Mempawah menuju WBK.

3). Meningkatnya kinerja Pengadilan Agama Mempawah menuju WBK/WBBM.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Agama Mempawah melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

(1). Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

  •     Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya tekah dilakukan:
  • a. Prosedur operasional tetap mengacu kepada tugas dan fungsi Pengadilan Agama Mempawah di Lingkungan Mahkamah Agung;
  •      1). Unit Pusat membuat SOP mengacu pada proses bisnis instansi;
  •      2). Pengadilan Agama Mempawah membuat SOP yang merupakan turunan dari SOP yang diterbitkan Mahkamah Agung'
  •      3). Pengadilan Agama Mempawah membuat SOP inovasi. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: 
  •          - dokumen SOP Satker; dan
  •          - dokumen SOP Inovasi yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Aama Mempawah;

   b. Prosedur operasional Satker telah diterapkan. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesiao SOP dengan pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan.

       Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

        - Capture pemasangan /Informasi tentang alur atau prosedur pelayanan; dan

        - Foto kegiatan layanan.

    c. Prosedur operasional satker telah dievaluasi.

        (1). melakukan evaluasi SOP

        (2). membuat laporan hasil evaluasi SOP.

         Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen hasil evaluasi serta tindak lanjutnya.

  •  
  • (2). Penggunaan E-Office.

          Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

         a) Sistem pengukuran kinerja satker menggunakan teknologi informasi.

         b) Manajemen SDM menggunakan teknologi informasi

         c) Pelayanan publik menggunakan teknologi informasi

         d) telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik.

  (3). Keterbukaan informasi publik. 

         Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Mempawah meliputi:

         a). Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di Pengadilan Agama Mempawah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

         b). Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Evidence Area II Penataan Tata Laksana

 

  1.Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

     a. SOP Diseleraskan Dengan Permenpan, Persekma

         No. 1 dan 2 Tahun 2012, SOP Peradilan Agama

         Mempawah

     b. Monev SOP

     c. Reviu SOP

  2. Penggunaan E-Office

     a. KOMDANAS, SIADPA, Laporan Perkara,  Aplikasi

         Minutasi  perkara, Aplikasi Pemanggilaan JSP, Aplikasi 

         Pengembalian sisa panjar dan aplikasi PNBP

     b. SIADPA, SIPP, Aplikasi Minutasi Perkara, Aplikasi 

         pemanggilan JSP, Aplkasi Pengembalian Sisa Panjar,

         Aplikasi PNBP

     c. SIADPA, Aplikasi menghitung panjar biaya Perkara 

         aplikasi bercode Perkara dll.

     d. Laporan Monev Hakim pengawas Bidang Setiap bulan

  3. Keterbukaan Informasi  Publik

     a. SK KMA 11-114  (Sosialisasi,internalisasi,evaluasi dan

         data dukung relevan rencana tindak lannjut) SK PPID,

         Laporan PPID, SK KMA No. 26

     b. Laporan Pelaksanaan SK KMA 11-114  (Sosialisasi,internalisasi,evaluasi dan

         data dukung relevan rencana tindak lannjut) SK PPID,

         Laporan PPID, SK KMA No. 26

   

Prosedur Berperkara

Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah

Lebih Lanjut

Artikel Hukum

Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.

Lebih Lanjut

Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts

Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.

Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut


  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

lebihlanjut

 

Read More

Tata Cara Permohonan Informasi

informasiSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

lebihlanjut

Read More

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

lebihlanjut

Read More
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan Keadaan Perkara
Keadaan Pegawai