KOMISI III DPR RI MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATANKOMISI III DPR RI MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Logo MA RI

Banjarmasin - Humas MA: Dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dengan Empat Lingkungan Peradilan di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2020, berlangsung di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. 

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7971" style="width: 980.511px; margin: 9.80114px auto 49.0199px; display: block;" />

Kunjungan Kerja  Komisi III DPR RI ini dipimpin Ketua Tim, H. Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH, dimulai pukul 11.00 wita dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Militer I-06, serta para Ketua dan para Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Komisi III yang berkesempatan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, yakni;
1. Desmond Junaidi Mahesa
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM
3. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
4. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH
5. H. Santoso, SH

Rapat kerja kali ini membahas pagu dan realisasi anggaran Tahun 2020 dan kendala yang di hadapi masing-masing Pengadilan di Provinsi Kalimantan Selatan..

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7972 " style="width: 980.511px; margin: 9.80114px auto 49.0199px; display: block;" />

Pada kesempatan itu Komisi III meminta penjelasan Empat Lingkungan Peradilan terkait upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi Protokol Kesehatan melalui penyelenggaraan Sidang Online. Masing-masing perwakilan Pengadilan mengatakan bahwa untuk memenuhi protocol kesehatan Covid-19 semua satker telah melakukan persidangan secara online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang admninistrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dihadapkan dengan beberapa kendala, diantaranya yakni:
- terhambat persidangan online karena jaringan down, sehingga persidangan terlambat atau  sama sekali tidak dapat dilakukan. 
- selain itu  sangat minimnya staf  IT dalam menunjang persidangan secara online.
- sarana video conference yang masih belum memadai.
- tidak adanya dukungan anggaran dari pusat maupun daerah untuk melaksanakan test   swab
- kurangnya transportasi mobil dinas untuk mendukung kegiatan sidang keliling

Menanggapi hal-hal tersebut Komisi III  mengatakan bahwa akan ditindaklanjuti dalam rapat lanjutan di Komisi III DPR RI.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7976" style="width: 980.511px; margin: 9.80114px auto 49.0199px; display: block;" />

Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes. 

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7975 " style="width: 980.511px; margin: 9.80114px auto 49.0199px; display: block;" />
Acara diakhiri pukul 13.00 wita dengan pertukaran plakat dengan Komisi III DPR RI dilanjutkan foto bersama. (enk/rs/photo: rva)

Prosedur Berperkara

Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah

Lebih Lanjut

Artikel Hukum

Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.

Lebih Lanjut

Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts

Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.

Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Mempawah memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Selanjutnya

Kemudahan Informasi

Typography Bagaimana cara anda mengetahui proses berlangsungnya perkara yang anda lakukan di Pengadilan Agama Mempawah saat ini sudah berada di ujung jari-jari anda sendiri, kemudahan itu kami berikan sebagai bentuk transparansi badan peradilan. Silahkan akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Anda...

Selanjutnya