KETUA MAHKAMAH AGUNG SAMPAIKAN KEYNOTE SPEECH SEMINAR NASIONAL EKONOMI SYARIAH

Logo MA RI

Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H menyampaikan keynote speech dalam rangka seminar nasional ekonomi syariah yang digelar secara daring dengan tema “Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia”, Rabu (26/8/2020) di Command Center Mahkamah Agung.

Seminar virtual ini merupakan serangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) MA yang ke-75 yang terselenggara dengan kerja sama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam acara ini hadir sebagai narasumber Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode 2012-2020, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H, Ketua Kamar Agama MA, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M, Ditjen Badilag, Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H, Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.H.,M.Ag,  Deputi Direktur Grup Riset Otoritas Jasa Keuangan, Dr. H. Setiawan Budi, Lc., M.M, serta Wakil Presiden Republik Indonesia  sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin yang sekaligus membuka acara.

“Diselenggarakannya acara ini guna meningkatkan pembenahan ekonomi syariah di Indonesia. Dilihat dari indikatornya, ekonomi syariah di Indonesia sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya lebih dari 45 institusi bank syariah serta 4500-5500 baitul mal watamwil. Pemerintah juga terus mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia dan berharap membawa dampak yang lebih baik untuk ekonomi syariah di Indonesia” tutur K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua DSN MUI.

Dalam paparan keynote speech, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan, terselenggaranya seminar ini menunjukkan bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung terus berjalan meski di tengah suasana pandemi covid-19 yang mengancam kesehatan manusia di seluruh dunia. Sebagai negara yang menganut dual economic system, yaitu sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi syariah mengingat kontribusinya yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa langkah strategis dengan mengacu pada visi misi Indonesia 2045 terkait target Pemerintah mengenai peningkatan predikat EoDB, di mana pada akhir 2025 pemerintah berharap agar peringkat EoDB Indonesia bisa naik ke peringkat 35, dan selanjutnya pada tahun 2035 naik ke pringkat 20 dan akhirnya pada tahun 2045 mencapai peringkat 10 besar”, papar Dr.H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Seminar nasional ini juga dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Perdata dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung serta para hakim peradilan agama yang mengikuti secara virtual. (RS/HAA/PN).

Prosedur Berperkara

Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah

Lebih Lanjut

Artikel Hukum

Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.

Lebih Lanjut

Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts

Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.

Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Mempawah memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Selanjutnya

Kemudahan Informasi

Typography Bagaimana cara anda mengetahui proses berlangsungnya perkara yang anda lakukan di Pengadilan Agama Mempawah saat ini sudah berada di ujung jari-jari anda sendiri, kemudahan itu kami berikan sebagai bentuk transparansi badan peradilan. Silahkan akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Anda...

Selanjutnya