KEPALA BIRO KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA KEGIATAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN TEMA “PENGUATAN MANAJEMEN MELALUI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG”

Logo MA RI

Bogor – Humas : Senin 3 Februari 2020. Kegiatan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II/Tahunan Tahun 2019 dengan Tema “PENGUATAN MANAJEMEN MELALUI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  (PIPK) SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG” yang berlangsung di Pusdiklat Mahkamah Agung.

Mengawali kegiatan ini Kepala Bagian Akuntansi Azkia Kusumastuti, SE., MM. Melaporkan bahwa kegiatan konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal. Kegiatan Konsolidasi LK MA merupakan kegiatan mengumpulkan Operator SAIBA dan SIMAKBMN Unit Pelaksana Teknis-Koordinator Wilayah (Korwil) DIPA 005.01 dari 33 Propinsi dan 7 Eselon I dalam rangka persiapan penyusunan LK MA Semester II/Tahunan Tahun 2019 dengan melakukan telaah/verifikasi data secara face to face (berhadapan) dengan Operator Tingkat Lembaga untuk melihat data real time pada laptop sekaligus data pada aplikasi e-Rekon&LK Kementerian Keuangan.

Mahkamah Agung melalui kegiatan konsolidasi berupaya mengawal kualitas data seluruh Satker untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, melakukan fungsi Help Desk (Meja Bantu), memberikan bimbingan atas perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan, penyampaian informasi regulasi terbaru, serta memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berkoordinasi dengan Narasumber Pembina Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Auditor Badan Pengawasan.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7107" src="https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7107" style="width: 1056.75px; margin: 10.5625px auto 52.8281px; display: block;">

Tujuan Kegiatan Konsolidasi: Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II/Tahunan Tahun 2019 yang akan diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat pada tanggal 29 Februari 2020 pukul 12.00 WIB

Sasaran Kegiatan Konsolidasi: Menyelesaikan selisih saldo awal tahun 2019 dengan saldo akhir tahun 2018 (audited), kesalahan pembebanan akun, selisih Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), selisih segmen (Charts of Accounts) COA, kesalahan penganggaran,  pagu minus, pengembalian belanja minus, saldo tidak normal, kesalahan penjurnalan basis akrual, selisih hibah, selisih transfer keluar – transfer masuk, kesalahan pencatatan kode barang, serta hasil penilaian kembali BMN dan perbaikannya dapat seluruhnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan pengungkapan CaLK

Kami selaku Ketua Panitia Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II/Tahunan Tahun 2019 menyampaikan terima kasih kepada jajaran Badan  Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung serta seluruh panitia atas dukungan yang diberikan untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan konsolidasi.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Biro Keuangan untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II/Tahunan Tahun 2019 secara resmi.

Kepala Biro Keuangan Sahwan, SH. Mewakili Pimpinan Mahkamah Agung (MA) Saya mengucapkan selamat datang di Pusdiklat MA Megamendung-Bogor, dan berkumpul bersama dengan seluruh Operator SAIBA dan SIMAKBMN Unit Pelaksana Teknis-Koordinator Wilayah (Korwil)  DIPA 005.01 dari 33 Propinsi dan 7 Eselon I di lingkungan MA selama 6 hari kedepan mulai hari Senin 3 Februari sampai Sabtu 8 Februari 2020.

Laporan keuangan yang berkuallitas merupakan laporan yang disusun bebas dari salah saji material, prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diselenggarakan secara baik sehingga penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta adanya kecukupan pengungkapan informasi keuangan (full disclosure) dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) menjadi target kinerja kita semua untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang merupakan wujud optimal kinerja bagian kesekretariatan dalam rangka mendukung peradilan yang agung.

Bagian Akuntansi dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) setelah pembukaan kegiatan malam ini akan menyampaikan hasil telaah aplikasi e-rekon&LK secara terinci, memaparkan selisih saldo awal tahun 2019 dengan saldo akhir tahun 2018 (audited), kesalahan pembebanan akun, selisih Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), selisih segmen (Charts of Accounts) COA, kesalahan penganggaran,  pagu minus, pengembalian belanja minus, saldo tidak normal, kesalahan penjurnalan basis akrual, selisih hibah, selisih transfer keluar – transfer masuk, kesalahan pencatatan kode barang, serta hasil penilaian kembali BMN dan perbaikannya dapat seluruhnya disajikan dalam LKMA. Saya harapkan hasil telaah tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Operator Korwil,  Eselon I dan Lembaga dengan segera,  berkoordinasi dengan Satker untuk perbaikan data, reset BAR dan upload  perbaikan data pada aplikasi e-rekon&LK.

Strategi yang harus kita semua jalankan untuk bisa diraih LKMA yang berkualitas, yaitu:

1. Telaah LKMA

Melakukan telaah data mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon Ihingga Lembaga dibantu dengan kertas kerja telaah

2. Profile Kualitas LK pada aplikasi e-Rekon&LK

Manfaatkan menu Profile Kualitas LK pada aplikasi e-Rekon&LK untuk memonitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan dan validitas data LKMA

3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Optimalisasi peran APIP dalam menjaga keandalan penyajian dan kualitas LKMA

4. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Setiap Satker agar mengimplementasikan PIPK sebagaimana diatur PMK Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, melalui PIPK diharapkan manajemen mendapatkan informasi dan umpan balik mengenai pengendalian intern yang dijalankan, serta dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan  pengendalian yang ditemukan serta memberikan saran perbaikan kepada manajemen

5. Sinergi antar Unit Internal dan Eksternal

Meningkatkan sinergi antar unit internal dan eksternal dalam menyusun strategi peningkatan kualitas LK dan proses pemeriksaan BPK, serta bersinegi dalam mencari solusi terbaik untuk permasalahan LKMA

6. Komunikasi yang efektif dengan BPK

Meningkatkan kualitas komunikasi dengan BPK terutama selama proses pemeriksaan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut LHP sesuai rekomendasi BPK.

Melalui kegiatan telaah data selama 6 hari kedepan Saya harapkan dapat menyelesaikan kesalahan penyajian pada LRA, LO, Neraca dan LPE, serta dapat dihimpun data kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan,tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, persekot gaji, piutang PNBP, utang kepada pihak ketiga, rekening yang dikelola Satker, hibah, dan data persediaan dan aset yang lengkap dan andal.

Selain itu perlu dihimpun data pengelolaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dan laporan hasil monitoring tindak lanjut LHP BPK untuk pengungkapan penting dalam CaLK secara lengkap (komprehensif) sehingga dapat diberikan pengungkapan secara menyeluruh (full disclosure) sesuai SAP.

Manfaatkan kegiatan 6 hari kedepan untuk dapat berkonsultasi terkait permasalahan yang masih belum ada penyelesaiannya dengan Narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta bimbingan dari para Auditor Badan Pengawasan.

Demikian arahan Saya pada kesempatan ini, Saya ucapkan selamat berjuang mempertahankan kualitas terbaik bagi LKMA Tahun 2019, dan mewujudkan kinerja terbaik dalam pelaporan keuangan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, opini WTP dapat tetap dipertahankan.

Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua dan meridhoi kerja keras kita. Aamiin YRA. Akhirnya, dengan memohon ridho Allah SWT, dan dengan mengucapkan Bismilahirahmanirrahim, saya nyatakan Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2019, secara resmi, dibuka.

Acara pembukaan sendiri juga dihadiri oleh Kepala Biro Perlengkapan, Sesbalitbang Diklat Kumdil serta pejabat Eselon III dan IV dan di lingkungan BUA dan Balitbang Diklat Kumdil. Kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung ini akan berlangsung hingga tanggal 8 Februari 2020. (ds/rs)

Prosedur Berperkara

Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah

Lebih Lanjut

Artikel Hukum

Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.

Lebih Lanjut

Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts

Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.

Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Mempawah memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Selanjutnya

Kemudahan Informasi

Typography Bagaimana cara anda mengetahui proses berlangsungnya perkara yang anda lakukan di Pengadilan Agama Mempawah saat ini sudah berada di ujung jari-jari anda sendiri, kemudahan itu kami berikan sebagai bentuk transparansi badan peradilan. Silahkan akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Anda...

Selanjutnya