KETUA MAHKAMAH AGUNG PIMPIN DELEGASI MA PADA PERTEMUAN KE-7 CACJ

Logo MA RI

Phuket - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., memimpin delegasi Mahkamah Agung pada Pertemuan ke-7 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) ) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 di Phuket (Thailand). Pertemuan tersebut sedianya telah dimulai pada tanggal 20 November 2019 dengan sidelines meeting oleh 3 kelompok kerja CACJ yaitu Working Group on CACJ+ Meeting, Working Group on Case Management and Court Technology, dan Working Group on Facilitating Service of Civil Processes within ASEAN.   Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Ketua CACJ Periode 2018-2019 yang juga Ketua Mahkamah Agung Singapura, YM Sundaresh Menon, menyampaikan hasil-hasil dari pertemuan ke-6 CACJ yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Singapura serta pelaksanaan atas rekomendasi dari hasil pertemuan tersebut. Selain itu, YM Sundaresh Menon  menyampaiakn selamat atas pengangkatan 3 Ketua MA baru di Kawasan ASEAN yaitu YM Slaikate Wattanapan (Ketua MA Thailand), YM Datuk Tengku Maimun Tuan Mat (Ketua MA Malaysia), dan YM Diosdado Peralta (Ketua MA Fhilipina). Setelah pengesahan atas catatan Pertemuan ke-6 CACJ serta hasil-hasilnya oleh seluruh pimpinan delegasi, Ketua CACJ untuk Periode 2019-2020 diserahterimakan kepada Ketua Mahkamah Agung Thailand, YM Slaikate Wattanapan, yang selanjutnya memimpin sidang Pertemuan ke-7 CACJ di Phuket. Dalam pidato penerimaannya, YM Slaikate Wattanapan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Thailand untuk menjadi tuan rumah Pertemuan ke-7 CACJ serta mengucapkan terima kasih kepada Ketua MA Singapura yang telah memimpin CACJ selama 1 tahun sebelumnya. Peraih gelar Master of Arts dalam bidang Criminal Justice Adminsitration dari State University of New York (USA) itu juga menyampaikan bahwa kehadiran CACJ diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi peradilan dan tugas-tugas peradilan yang bersifat lintas Negara ASEAN dengan memberikan contoh kemungkinan bisa diterapkannya pengambilan bukti lintas Negara seperti keterangan saksi melalui metode teleconference antar Negara. Ketua CACJ untuk Periode 2019-2020 tersebut juga menyampaikan bahwa terintegrasinya ASEAN secara ekonomi dan sosial juga mendorong perlunya kerjasama yang lebih kuat di bidang peradilan untuk mendukung integrasi tersebut.

Dalam kesempatan pidato pembukaan Pertemuan CACJ ke-7, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. menyampaikan bahwa tahun ini menandai tahun ketiga CACJ mendapatkan status sebagai entitas yang tergabung dalam organisasi ASEAN, walaupun kita telah memulai forum ini secara resmi pada tahun 2013. Lebih lanjut Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. menyampaikan adanya perkembangan secara signifikan dalam aktifitas-aktifitas CACJ sehingga menjadi relevan bagi CACJ untuk mempertimbangkan berbagai sumber daya sebagai aspek penting dalam kerangka waktu yang panjang dan dilakukan secara berkelanjutan. Ketua Mahkamah Agung R.I. menekankan pentingnya kelompok-kelompok kerja di CACJ untuk membuat rencana kerja jangka menengah, yang memungkinkan pengukuran, pengumpulan dan pengaturan atas berbagai sumber daya yang dibutuhkan sehingga akan membuka jalan bagi CACJ untuk memulai diskusi dengan partner-partner dialog potensial ASEAN dan pada saat yang sama CACJ tetap memegang teguh prinsip Independensi lembaga peradilan. Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. juga menakankan bahwa pada saat kemajuan yang dicapai oleh CACJ sudah cukup siginifikan, masih ada agenda yang harus dilaksanakan, dan setiap tahap akan selau menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk mencapainya. Demikian halnya, semakin terhubung ekonomi di antara Negara-negara anggota ASEAN, semakin besar tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di ASEAN, olehnya Ketua Mahkamah Agung R.I. mengajak semua lembaga peradilan di ASEAN bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan ini.

Pertemuan ke-7 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) ) Tahun 2019 di Phuket (Thailand) diikuti oleh 9 (Sembilan) Mahkamah Agung dari Negara-negara di Kawasan ASEAN kecuali Brunei Darussalam yang untuk pertama kalinya tidak hadir dalam pertemuan tingkat tinggi CACJ. Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertemuan ini terdiri atas YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. (Ketua MA), YM I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Agung), YM Dr. Ibrahim, S.H., LL.M (Hakim Agung), Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. (Ka.Pusdiklat Teknis Balitband Diklat Kumdil MA), Swandy Halim, S.H., M.Sc (Sekretaris ALA Indonesia), Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP pada Mahkamah Agung R.I.), dan Aria Suyudi, S.H., LL.M (Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung R.I.). Pertemuan yang dihadiri pula oleh Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Robert Matheus Michael Tene tersebut, membahas laporan dari 6 kelompok kerja CACJ yaitu Working Group on the ASEAN Judiciaries Portal (AJP), Working Group on Judicial Education and Training, Working Group on CACJ+ Meeting, Working Group on Case Management and Court Technology, Working Group on Cross-border Disputes involving Children dan Working Group on Facilitating Service of Civil Processes within ASEAN serta 1 kelompok studi yaitu Study Group on the Future Work of CACJ.  Setelah semua pembahasan dan tanggapan atas laporan kelomppok kerja maka dilanjutkan oleh pembuatan draft Deklarasi Bangkok yang akan ditandatangani oleh Para Ketua atau Perwakilan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN di Bangkok pada tanggal 23 November 2019. (FAT)

Prosedur Berperkara

Pengadilan Agama Mempawah memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dalam penjelasan ini, anda akan menerima penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala akan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Mempawah

Lebih Lanjut

Artikel Hukum

Kolom artikel ini umumnya ditulis oleh para Hakim ataupun aparatur di lingkungan Peradilan Agama. Banyak tema-tema penting dan menarik yang disajikan oleh para penulisnya. Kebanyakan tema yang ditulis adalah seputar dunia hukum dan peradilan, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Selamat membaca.

Lebih Lanjut

Mahkamah Agung RI on Live Broadcasts

Sajian Live Streaming oleh akun resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai event resmi kenegaraan dapat disaksikan secara faktul dan aktual. Sebuah fakta yang memang dianggap penting dan harus segera disampaikan pada para pencari keadilan.

Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (saat ini dikhususkan bagi Advokat) untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Mempawah memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Selanjutnya

Kemudahan Informasi

Typography Bagaimana cara anda mengetahui proses berlangsungnya perkara yang anda lakukan di Pengadilan Agama Mempawah saat ini sudah berada di ujung jari-jari anda sendiri, kemudahan itu kami berikan sebagai bentuk transparansi badan peradilan. Silahkan akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Anda...

Selanjutnya