Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Category: Uncategorised Published: Thursday, 02 June 2016 Written by adm pa

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara

A. Dasar Hukum :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

B. Pengertian :

Layanan Pembebasan biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara dipengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan Pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberiman bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

C. Prosedur :

1.    Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah melalui Meja 1 dengan melampirkan :

a.    Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepdes/Wali Nagari setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.    Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

2.    Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran

3.    Berdasarkan point 2 tersebut diatas, Ketua mengeluarkan Surat Penetapan diterima atau ditolaknya Permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Jika ditolak, maka perkara diproses sebagaimana perkara biasa dan Pemohon/Penggugat diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara. Jika Permohonan diterima, maka Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran Negara.

 

 

Hits: 515

Galeri Kegiatan

Kunjungan KPTA Pontianak
Audit Tim Bawas Mahkamah Agung RI
Usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Pembinaan oleh Ketua PA Mempawah
Penyuluhan Hukum
Peringatan HUT Mahkamah Agung ke 72
Rapat Evaluasi Aplikasi SIPP
Kunjungan Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI
PA Mempawah dapat Mobil Dinas Nissan Extrail dari Kab. Kubu Raya
Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 1437 H
Perjalanan Pelayanan terpadu ke Desa Dabong Kecamatan Kubu, Kab. Kubu Raya
Grafik Perkara diterima Tahun 2016 sejumlah 1.818 Perkara
Pisah Sambut Ketua dari Drs. Wanjofrizal ke Mahmud, S.H., M.Hum
Pengajian dan Tausiyah Ramadhan 1438 H / 2017 M

Pesan Peradilan