Hak-Hak Pemohon Informasi

Category: Uncategorised Published: Monday, 25 April 2016 Written by adm pa

1.     Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

2.    PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan anda kurang lengkap.

3.     Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

4.     IApabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

5.     Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

 Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

 

 

Hits: 512

Galeri Kegiatan

Kunjungan KPTA Pontianak
Audit Tim Bawas Mahkamah Agung RI
Usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Pembinaan oleh Ketua PA Mempawah
Penyuluhan Hukum
Peringatan HUT Mahkamah Agung ke 72
Rapat Evaluasi Aplikasi SIPP
Kunjungan Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI
PA Mempawah dapat Mobil Dinas Nissan Extrail dari Kab. Kubu Raya
Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 1437 H
Perjalanan Pelayanan terpadu ke Desa Dabong Kecamatan Kubu, Kab. Kubu Raya
Grafik Perkara diterima Tahun 2016 sejumlah 1.818 Perkara
Pisah Sambut Ketua dari Drs. Wanjofrizal ke Mahmud, S.H., M.Hum
Pengajian dan Tausiyah Ramadhan 1438 H / 2017 M

Pesan Peradilan