Alasan Penolakan Infromasi

Category: Uncategorised Published: Thursday, 02 June 2016 Written by adm pa

 

1.    Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

a.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;

b.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e.    Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f.     Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

g.    Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h.    Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;

i.      Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

j.      Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.    Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

a.    Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;

b.    Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

c.    DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

d.    Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

e.    Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;

f.     Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan

g.    Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.

3.    Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

 

 

 

Hits: 544

Galeri Kegiatan

Kunjungan KPTA Pontianak
Audit Tim Bawas Mahkamah Agung RI
Usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Pembinaan oleh Ketua PA Mempawah
Penyuluhan Hukum
Peringatan HUT Mahkamah Agung ke 72
Rapat Evaluasi Aplikasi SIPP
Kunjungan Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI
PA Mempawah dapat Mobil Dinas Nissan Extrail dari Kab. Kubu Raya
Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 1437 H
Perjalanan Pelayanan terpadu ke Desa Dabong Kecamatan Kubu, Kab. Kubu Raya
Grafik Perkara diterima Tahun 2016 sejumlah 1.818 Perkara
Pisah Sambut Ketua dari Drs. Wanjofrizal ke Mahmud, S.H., M.Hum
Pengajian dan Tausiyah Ramadhan 1438 H / 2017 M

Pesan Peradilan